Jalanan Kota Makassar. (Dok. KabarMakassar).KabarMakassar.com — Jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar dinilai tidak lagi sebanding dengan ketersediaan lahan parkir dan efektivitas transportasi publik.
Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali (ARA), mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan besar yang hingga kini belum tertangani secara ideal.
“Eksisting tempat parkir kita sudah tidak memadai lagi dibandingkan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat. Bayangkan, Makassar memiliki sekitar 1,6 juta kendaraan,” kata ARA, Senin (29/12).
Menurutnya, dari jumlah tersebut tidak semuanya beroperasi setiap hari. Ia memperkirakan hanya sekitar 50 persen kendaraan yang aktif di jalan dan menggunakan fasilitas parkir. Meski begitu, angka tersebut tetap dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan daya dukung kota.
ARA juga menyoroti kemudahan masyarakat memiliki kendaraan pribadi yang berbanding terbalik dengan minat menggunakan transportasi umum.
“Cicil motor sekarang dengan Rp1,5 juta sudah bisa. Sementara mobil di Makassar jumlahnya sudah sekitar 400 ribu unit,” ujarnya.
Ia menilai transportasi publik seperti Teman Bus belum diminati secara luas oleh masyarakat. “Bus Teman Bus itu bagus, tapi sepi. Kadang cuma satu atau dua penumpang. Orang kita masih gengsi naik bus,” ucap ARA.
Menurut ARA, persoalan transportasi di Makassar tidak bisa dilepaskan dari persoalan mindset masyarakat dan iklim. Ia membandingkan dengan negara lain yang mendorong penggunaan sepeda dan angkutan umum. “Di Belanda, penduduknya sekitar 12 juta, tapi sepedanya 14 juta. Di kita, iklim, budaya, dan kebiasaan sangat berbeda,” katanya.
Ia menegaskan, mendorong peralihan ke transportasi publik membutuhkan kebijakan yang komprehensif. “Kalau kendaraan ditekan, penjualan motor dan mobil turun, itu berpengaruh ke ekonomi dan investasi. Jadi serba salah,” ujarnya.
Di sisi lain, PD Parkir Makassar Raya terus melakukan pembenahan internal, khususnya dalam penertiban juru parkir (jukir). ARA mengatakan pihaknya rutin memberikan bimbingan teknis, meski mengakui kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala.
“Kami tekankan jukir wajib pakai rompi dan ID card. Saya sudah umumkan, kalau tidak pakai rompi, jangan dibayar,” tegasnya.
Namun, ia mengakui penertiban jukir liar belum maksimal karena lemahnya efek jera. “Jukir liar ini tipiring. Kadang ditahan cuma tiga jam, lalu keluar lagi. Percuma kalau begitu,” katanya.
ARA berharap ada dukungan lebih kuat dari aparat penegak hukum melalui satgas parkir yang akan dibentuk agar penertiban bisa memberikan efek jera. “Kalau bisa ditahan sampai tiga hari, itu baru ada dampaknya,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan parkir dan transportasi di Makassar tidak bisa diselesaikan secara parsial. “Ini butuh kebijakan komprehensif, regulasi yang kuat, dan perubahan perilaku masyarakat. Kami di PD Parkir terus berbenah, tapi tidak bisa berjalan sendiri,” pungkas ARA.
