1 month ago
23
Klikpositif – Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Solok mulai mengkhawatirkan. Dalam dua bulan terakhir, lebih dari 100 kasus kebakaran di berbagai kecamatan. Di sisi lain, kemampuan Kabupaten Solok untuk penanganan kebakaran juga terbatas.
Menyikapi kondisi itu, Bupati Jon Firman Pandu berkonsultasi ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat, (25/7/2025). Kedatangan Bupati Solok disambut Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian bersama jajaran.
Baca Juga
Turut mendampingi, Kabag Prokopimp Setda Nia Jon Firman Pandu, Anggota DPRD Kab. Solok Denny Eka Surya. Kemudian Kepala DPUPR Effia Vivi Fortuna beserta jajaran, serta tokoh masyarakat Solok, Syaiful.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan kondisi terkini kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Solok. Bahkan, pemerintah daerah sudah menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan.
“Kita hadir di sini untuk membantu masyarakat Kabupaten Solok dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan yang sudah kita tetapkan dalam status darurat bencana. Kami mohon arahan dari BNPB,” ungkapnya.
Terkait penanganan karhutla, BNPB membuka peluang bantuan logistik kepada Kabupaten Solok. Bantuan tersebut berupa motor trail, tangki air, mesin pompa berikut selang, pompa alkon, serta tenda pengungsi. Peralatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pemadaman kebakaran maupun evakuasi warga jika diperlukan.
Lebih lanjut, BNPB juga mendorong dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) darat dan udara dalam menghadapi potensi karhutla lanjutan. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Kabupaten Solok.
“Jadwalnya nanti OMG akan dilakukan di wilayah Kabupaten Solok pada 26 Juli 2025. Ini merupakan bagian dari intervensi teknis menghadapi kekeringan dan potensi kebakaran hutan yang masif,” papar Rustian.
Selain terkait Karhutla, Bupati Solok bersama rombongan juga mengajukan bantuan anggaran rehab rekon kepada BNPB. Kabupaten Solok mengajukan bantuan senilai Rp11.88 miliar untuk perbaikan infrastruktur dan pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana pada Desember 2023 lalu.
