Saat Wali Kota Munafri Arifuddin Menyerahkan SK dan pemasangan Rompi RT/RW secara simbolis kepada Ketua RW 002 Mapala.KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada para Ketua RT dan RW se-Kecamatan Rappocini. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pemasangan rompi RT/RW secara simbolis sebagai tanda pengukuhan dan kesiapan menjalankan tugas pelayanan masyarakat, Senin (29/12).
Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pemerintah kecamatan, lurah, serta perwakilan RT dan RW dari seluruh kelurahan di Kecamatan Rappocini.
Salah satu perwakilan yang menerima SK dan pemasangan rompi secara simbolis adalah H. B Muchtar, Ketua RW 002 Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini.
Ia menyampaikan bahwa amanah yang diberikan kepada RT dan RW merupakan bentuk kepercayaan pemerintah dan masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi penguatan peran RT dan RW sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Kami siap menjadi penghubung antara warga dan pemerintah serta menjaga kondusivitas lingkungan,” ujar H. B Muchtar.
Menurutnya, RT dan RW memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah, mulai dari pelayanan administrasi, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, hingga mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.
H. B Muchtar juga mengajak seluruh pengurus RT dan RW di Kecamatan Rappocini untuk memperkuat sinergi dan komunikasi, baik dengan pemerintah setempat maupun antarwarga.
“Dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, persoalan-persoalan di lingkungan dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat. RT dan RW harus hadir sebagai solusi bagi warga,” tambahnya.
Sementara, Wali Kota Munafri Arifuddin (Appi), menegaskan bahwa Ketua RT dan RW memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah sekaligus penghubung utama antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya integritas, keadilan, dan netralitas dalam menjalankan tugas.
“RT/RW adalah wajah pemerintah kota di tengah masyarakat. Yang pertama dan utama harus dijaga adalah integritas. Saya tidak mau mendengar RT/RW justru menjadi sumber persoalan, apalagi tidak adil kepada warganya,” tegas Appi.
Appi juga menyoroti sejumlah isu prioritas yang harus menjadi perhatian Ketua RT/RW, salah satunya persoalan sampah. Ia menegaskan perlunya kejelasan kebijakan terkait iuran sampah gratis yang disubsidi pemerintah.
“Persoalan sampah ini harus jelas. Subsidi sampah diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan standar penghasilan, salah satunya melalui penggunaan listrik atau kilowatt per hour,” ujarnya.
