2 hours ago
2
Foto ilustrasi siswa sekolah. / Foto dibuat oleh AI Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Wacana penerapan pembelajaran daring secara luas kembali disorot setelah muncul kekhawatiran soal ketimpangan akses di berbagai daerah. Skema belajar jarak jauh dinilai belum bisa diberlakukan merata karena berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan.
Pandangan ini mengemuka seiring rencana pemerintah mengoptimalkan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi di sektor publik. Namun, kondisi infrastruktur digital yang belum merata menjadi catatan penting dalam implementasinya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebaiknya tidak diterapkan secara nasional tanpa mempertimbangkan kesiapan daerah. Menurutnya, penerapan yang terlalu luas justru berisiko menurunkan kualitas pendidikan.
Ia menyebut masih banyak wilayah dengan keterbatasan akses internet dan perangkat pendukung. Kondisi tersebut dapat membuat peserta didik di daerah tertinggal semakin tertinggal dibanding wilayah dengan infrastruktur yang lebih baik.
“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah yang mencoba menekan konsumsi energi melalui penyesuaian metode pembelajaran. Hanya saja, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada penurunan mutu pendidikan.
“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” katanya.
Selain soal akses, ia juga menekankan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah agar pembelajaran daring dapat berjalan optimal. Dukungan tersebut mencakup penyediaan internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, hingga pelatihan bagi tenaga pengajar.
Menurutnya, tanpa dukungan tersebut, kebijakan PJJ justru akan menimbulkan persoalan baru di lapangan, terutama bagi siswa dan guru di daerah dengan fasilitas terbatas.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Evaluasi ini dinilai krusial untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan tidak berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan.
Jika ditemukan penurunan mutu, ia menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang, bahkan dihentikan sementara hingga ditemukan solusi yang lebih tepat.
Sebagai konteks, pemerintah sebelumnya tengah menyusun strategi penghematan energi lintas sektor atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penyesuaian metode pembelajaran di sekolah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan, kombinasi pembelajaran daring dan luring akan diterapkan menyesuaikan karakteristik mata pelajaran.
Untuk mata pelajaran berbasis praktik, kegiatan belajar tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka guna menjaga kualitas hasil pembelajaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
