9 hours ago
2
JAKARTA, KLIKPOSITIF – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa transformasi dan konsolidasi BUMN yang sedang berlangsung harus tetap menjamin peran strategis UMKM dan pengusaha muda. Hal ini ia sampaikan saat menerima audiensi dari Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Menurut Andre, DPR RI memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa restrukturisasi BUMN tidak menjadi alasan untuk menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi mitra penting dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Kami di Komisi VI DPR RI sepakat bahwa transformasi BUMN tidak boleh menyingkirkan UMKM dan pengusaha muda. Mereka adalah fondasi perekonomian yang telah berkontribusi besar dalam rantai pasok nasional,” tegas Andre Rosiade.
Lebih jauh, Andre menyebut bahwa DPR tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi penyambung aspirasi pelaku usaha yang seringkali menghadapi kendala birokratis dan teknis dalam kerja sama dengan BUMN. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah keterlambatan pembayaran kepada mitra UMKM.
“Kami siap membantu menyelesaikan masalah-masalah seperti keterlambatan pembayaran proyek oleh BUMN. Ini persoalan riil yang berdampak langsung pada kelangsungan usaha kecil,” ujar politisi asal Sumatera Barat itu.
Andre juga mengapresiasi langkah HIPMI yang secara aktif menjalin komunikasi dengan legislatif untuk memastikan proses transformasi BUMN berlangsung secara inklusif.
“Kami menyambut baik kehadiran HIPMI, khususnya Bapak Anthony Leong selaku Ketua Bidang BUMN BPP HIPMI. Kami berharap pertemuan ini menjadi awal dari sinergi konkret yang memperkuat peran pengusaha muda dalam ekosistem bisnis nasional,” tambah Andre.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergi BUMN dan BUMD, Anthony Leong, menyampaikan bahwa HIPMI mendukung langkah efisiensi dan transformasi BUMN, namun menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha nasional di tengah proses konsolidasi melalui entitas seperti Danantara.
“Kami mengamati adanya kekhawatiran dari pelaku usaha muda bahwa konsolidasi BUMN bisa mempersempit ruang kemitraan yang selama ini telah dibangun. Kami ingin memastikan bahwa pengusaha muda tidak menjadi penonton dalam proses transformasi ini,” jelas Anthony.
Anthony menambahkan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi nyata di berbagai sektor BUMN, mulai dari konstruksi, pengadaan barang dan jasa, hingga teknologi dan industri kreatif. Oleh karena itu, transformasi BUMN harus menjadi momentum untuk membuka akses, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kolaborasi antara BUMN dan pengusaha muda.
Ia juga menyinggung semangat kewirausahaan anak muda yang rentan padam jika iklim usaha tidak sehat dan penuh hambatan.
“Kami ingin mencetak kader HIPMI yang bisa masuk ke jajaran 30 orang terkaya di Indonesia. Tapi jika kesempatan tertutup, semangat itu bisa mati. Anak muda bisa lebih memilih jadi PNS atau pejabat daripada jadi pengusaha,” ungkap Anthony.
Lebih lanjut, Anthony mengapresiasi Komisi VI DPR RI yang selama ini menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM dan pengusaha muda. Ia berharap DPR terus menjadi jembatan dan penggerak terciptanya ekosistem bisnis yang lebih adil dan terbuka.
“Kami butuh DPR sebagai motor penggerak, bukan hanya sebagai pembuat regulasi. Agar generasi pengusaha muda bisa punya ruang tumbuh dan berkembang di negeri sendiri,” pungkasnya.
Audiensi ini menjadi langkah strategis awal untuk mempererat kolaborasi antara DPR RI, komunitas pengusaha muda, dan pemangku kepentingan BUMN dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
