Diskominfo Bantul Tunggu Dampak Pengurangan TKD

Harianjogja.com, BANTUL— Pemerintah Kabupaten Bantul akan mengalami pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan pada tahun anggaran 2026, yakni sebesar Rp156 miliar.

Namun, hingga saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bantul belum menerima kejelasan mengenai dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap alokasi anggaran di instansinya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bantul, Bobot Arrifi’ Aidin, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai TKD masih berada pada tahap awal dan belum menyentuh detail masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Untuk saat ini kami belum tahu karena kemarin rapat baru membicarakan secara umum, secara keseluruhan kabupaten. Nah, untuk masing-masing OPD, termasuk kami di Diskominfo, masih menunggu arahan lebih lanjut,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).

Bobot menjelaskan, pihaknya belum mendapat informasi apakah besaran TKD di Diskominfo akan dikurangi, dipertahankan, atau bahkan ditambah. “Sampai hari ini belum ada informasi, kami harus bagaimana. Apakah nanti dikurangi, apakah tetap, atau malah ditambah. Kita menunggu kebijakan dari Pak Bupati dan Pak Wakil,” katanya.

Meski begitu, Diskominfo Bantul telah menyiapkan sejumlah usulan program prioritas untuk tahun 2026. Salah satunya adalah perluasan jaringan internet patriotik yang ditargetkan bisa menjangkau seluruh kalurahan bahkan hingga ke sekolah-sekolah.

“Kalau usulan prioritas kami ke depan, seluruh jaringan patriotik diharapkan bisa sampai ke sekolah-sekolah. Itu sudah kami ajukan untuk 2026, termasuk juga penambahan CCTV di beberapa titik,” terang Bobot.

Ia menambahkan, pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah lokasi strategis mendapat respons positif dari masyarakat dan akan terus dilanjutkan secara bertahap.

“Alhamdulillah, masyarakat merespons baik terhadap program CCTV. Jadi ke depan akan kami lanjutkan, terutama di tempat-tempat yang dinilai rawan berdasarkan masukan masyarakat,” ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya penyesuaian atau penekanan terhadap program strategis akibat pengurangan TKD, Bobot menyebut pihaknya masih menunggu kebijakan resmi dari pimpinan daerah. “Kita belum tahu nanti kebijakannya seperti apa, jadi tidak perlu berandai-andai dulu. Nanti saja kalau sudah ada keputusan resmi,” imbuhnya.

Selain mengandalkan anggaran daerah, Diskominfo juga membuka peluang pembiayaan dari sumber lain seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program digitalisasi dan penguatan infrastruktur teknologi informasi di Bantul.

Bobot menegaskan, sektor komunikasi dan informatika menjadi bagian penting dalam mendukung program prioritas Bupati Bantul, terutama dalam pengembangan digitalisasi layanan publik, sistem keamanan berbasis teknologi, dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

“Kalau melihat program prioritas Pak Bupati, Diskominfo termasuk perangkat daerah yang men-support, misalnya dalam digitalisasi, pengembangan CCTV, dan jaringan komunikasi,” jelasnya.

Menurutnya, sejumlah aplikasi pelayanan publik yang sudah berjalan juga terus diperbarui agar selaras dengan arah kebijakan transformasi digital pemerintah daerah. “Banyak aplikasi yang harus kita update lagi agar bisa lebih optimal. Itu juga bagian dari dukungan kami terhadap program prioritas Bupati,” ujarnya.

Meski belum mengetahui secara pasti berapa nilai anggaran yang akan dikelola Diskominfo pada 2026, Bobot memastikan secara umum tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

“Saya tidak hafal nilainya, tapi kira-kira tidak jauh berbeda. Lebih baik nanti menunggu angka pasti daripada salah menyebut,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News