Kapolri Ungkap Tren Baru Anak Terseret Paham Teror dari Gim

Harianjogja.com, SLEMAN—Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengungkap fenomena baru terkait keterpaparan paham terorisme pada anak lewat gim daring. Temuan tersebut muncul setelah kepolisian melakukan pendalaman terhadap sejumlah komunitas hobi yang ternyata menjadi pintu masuk penyebaran paham radikal.

“Beberapa waktu ini kami menemukan fenomena baru, tren baru yang harus menjadi perhatian bersama. Dari hasil pendalaman terhadap kelompok-kelompok komunitas yang memiliki hobi awalnya, ternyata di dalamnya ada potensi terpapar oleh jenis-jenis permainan di gim online,” kata Listyo di Mapolda DIY, Jumat (21/11/2025).

Menurutnya, tren ini dapat membahayakan bila dibiarkan tanpa pengawasan. Pemahaman yang keliru tersebut dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan masyarakat.

“Kami terus dalami. Jangan sampai ini menjadi satu pemahaman yang diikuti karena kalau dibiarkan tentu akan berdampak pada terganggunya keselamatan masyarakat dan jiwa orang lain,” ujarnya.

Listyo menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan, mulai dari lingkungan keluarga hingga pendidikan. Pelibatan berbagai pihak dianggap penting untuk mengawal perkembangan anak di tengah derasnya arus teknologi informasi.

“Pelibatan masyarakat dari awal, baik dari lingkungan keluarga, pendidikan, maupun seluruh stakeholder menjadi sangat penting untuk pencegahan,” jelasnya.

Ia berharap edukasi sejak dini dapat menjaga anak-anak dari paparan paham berbahaya. Anak juga perlu didampingi agar pemanfaatan teknologi benar-benar memberi manfaat, bukan sebaliknya.

“Perhatian kita kepada anak-anak jangan dilepas. Bagaimana kita mengontrol dan memberikan edukasi, sehingga perkembangan teknologi bisa membantu, bukan menjadikan generasi kita menjadi korban,” tegasnya.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri mencatat ada 110 anak berusia 10–18 tahun yang direkrut jaringan teroris sepanjang 2025. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyebut anak-anak itu tersebar di 23 provinsi dan direkrut melalui media sosial hingga gim daring yang digunakan sebagai sarana propaganda bertahap.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News