Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Namun, langkah tersebut diingatkan agar tetap mengedepankan aspek kemanusiaan, khususnya bagi para pedagang yang terdampak relokasi.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menegaskan bahwa penataan PKL merupakan bagian penting dari upaya pembenahan wajah kota. Menurutnya, Makassar sebagai kota dunia memang harus ditata secara baik dan terukur.
“Secara umum kita dukung Bapak Wali karena ini bagian dalam penataan kota, di mana kota kita adalah kota dunia yang harus ditata dengan baik,” ujar Azwar, di gedung sementara DPRD Kota Makassar jalan Hertasning, Selasa (10/02).
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada penertiban semata, melainkan dibarengi solusi konkret bagi para pedagang.
“Kita ingatkan juga kepada Wali Kota untuk memberikan jalan keluar terbaik kepada PKL yang direlokasi. Kalau bisa direlokasi dengan baik, lakukan dengan baik, dan jangan sampai ada warga yang merasa terzalimi,” tegasnya.
Politisi PKS itu menilai, penertiban PKL dapat menjadi momentum penting atau titik balik penataan Makassar secara menyeluruh. Ia menyebut dampaknya tidak hanya pada estetika kota, tetapi juga pada persoalan klasik perkotaan.
“Ini bisa menjadi titik balik penataan kota ke arah lebih baik, titik balik pencegahan banjir, dan juga pencegahan kemacetan di Kota Makassar,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan bahwa perubahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Penataan PKL harus berjalan simultan dengan pembenahan sektor lain.
“Perubahan itu bertahap dan harus simultan. Penataan PKL berjalan, tapi harus diikuti perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya,” jelas Azwar.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kesejahteraan warga tetap menjadi tanggung jawab utama pemerintah di tengah proses penataan tersebut.
“Kesejahteraan warga harus tetap dijaga. Itu menjadi tugas utama pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Azwar juga meminta pemerintah kota Makassar agar mengantisipasi Pemain Pengganti usai ditertibkan. Ia menilai, jika hal itu terjadi, maka penertiban bisa dianggap gagal.
“Namanya gagal Pemerintah Kota kalau sudah ditertibkan lantas ada pemain baru di situ,” tegasnya.
Menurutnya, kemunculan pemain pengganti justru dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Nanti masyarakat bisa berkata, jangan-jangan pemainnya saja yang mau diganti. Harusnya konsisten,” tegasnya.
Ia menambahkan, pedagang yang telah direlokasi akan semakin terpukul bila lokasi lama justru diisi pihak lain.
“Masyarakat yang tergusur tambah sedih kalau ada orang lain yang ganti. Tapi kalau tidak ada, mereka akan merasa ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat luas,” tukas Azwar.
