FairSquare Desak FIFA Cegah Gianni Infantino Maju Lagi

7 hours ago 8

Harianjogja.com, JOGJA—Rencana Gianni Infantino untuk kembali mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA pada periode 2027-2031 mendapat tantangan dari organisasi hak asasi manusia FairSquare. Organisasi tersebut meminta FIFA menyatakan Infantino tidak memenuhi syarat untuk maju kembali karena menilai masa kepemimpinannya telah mencapai batas maksimal tiga periode.

Persoalan tersebut berpusat pada cara FIFA menghitung masa jabatan pertama Infantino yang dimulai pada 2016. FairSquare menilai periode tersebut tetap harus diperhitungkan sebagai masa jabatan presiden, sedangkan FIFA pada 2022 memutuskan periode 2016-2019 tidak dihitung sebagai satu periode penuh.

Dengan keputusan itu, Infantino masih memiliki dasar untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Presiden FIFA yang akan berlangsung pada 18 Maret 2027 di Rabat, Maroko. FIFA sendiri telah mengonfirmasi bahwa Infantino berniat maju kembali dalam pemilihan tersebut.

FairSquare Persoalkan Hitungan Masa Jabatan Infantino

FairSquare meminta persoalan kelayakan tersebut ditinjau melalui Governance, Audit and Compliance Committee (GACC) FIFA. Organisasi itu berpendapat bahwa aturan FIFA mengenai pembatasan masa jabatan tidak seharusnya dapat dikesampingkan hanya dengan keputusan internal mengenai cara menghitung periode pertama Infantino.

Infantino pertama kali terpilih sebagai Presiden FIFA pada 2016 melalui Kongres Luar Biasa. Ia mengambil alih posisi tersebut setelah Sepp Blatter mengundurkan diri dari jabatan Presiden FIFA.

Masa kepemimpinan 2016-2019 kemudian menjadi dasar perdebatan. Pada 2022, FIFA memutuskan periode tersebut tidak dihitung sebagai satu masa jabatan penuh karena Infantino dianggap menyelesaikan masa jabatan yang sebelumnya terputus.

Menurut FairSquare, penafsiran tersebut bertentangan dengan ketentuan statuta FIFA mengenai batas masa jabatan presiden. FIFA sendiri menyatakan dokumen statuta dan regulasi menjadi dasar kerangka hukum bagi tata kelola organisasi.

Direktur FairSquare Nicholas McGeehan mengatakan organisasi yang dipimpinnya telah menyampaikan pengaduan kepada GACC untuk meminta keputusan tersebut diperiksa kembali.

"Pengaduan yang kami ajukan memberikan bukti jelas bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap aturan dan menciptakan preseden yang sangat berbahaya," kata McGeehan kepada Reuters.

McGeehan menegaskan batas tiga periode sebagai presiden seharusnya menjadi ketentuan yang berlaku bagi siapa pun yang memimpin FIFA.

"FIFA tidak bisa begitu saja menghindari aturan ini dengan mengatakan bahwa periode pertamanya tidak dihitung," lanjutnya.

FIFA Sudah Pernah Membuka Jalan bagi Infantino

Perdebatan mengenai pencalonan Infantino bukan persoalan baru. Pada Desember 2022, Dewan FIFA secara bulat mengonfirmasi bahwa periode 2016-2019 tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan.

Keputusan tersebut membuat masa kepemimpinan Infantino setelah 2019 menjadi dasar penghitungan periode berikutnya dan membuka peluang baginya untuk kembali mencalonkan diri. Pada Maret 2023, Infantino kemudian terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Kini, FIFA secara resmi telah menetapkan Kongres FIFA ke-77 di Rabat, Maroko, pada Kamis, 18 Maret 2027 sebagai forum pemilihan presiden. Dalam Kongres FIFA di Vancouver pada April 2026, Infantino juga menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri kembali.

Artinya, keberatan FairSquare berpotensi membuat persoalan lama mengenai penghitungan periode 2016-2019 kembali menjadi perhatian menjelang proses pemilihan Presiden FIFA 2027.

Transparansi Keputusan 2022 Ikut Dipertanyakan

Selain mempersoalkan penghitungan masa jabatan, FairSquare juga menyoroti transparansi keputusan FIFA pada 2022. Organisasi tersebut mempertanyakan alasan keputusan itu tidak disertai penjelasan yang menurut mereka memadai.

FairSquare juga menyoroti waktu pengumuman keputusan tersebut yang hanya berselang dua hari sebelum final Piala Dunia 2022 di Qatar. Menurut McGeehan, situasi tersebut menjadi salah satu alasan organisasi mempertanyakan dasar keputusan untuk tidak menghitung periode pertama Infantino.

"Fakta bahwa mereka tidak memberikan alasan untuk mendukung klaim tersebut, dan bahwa mereka mengumumkan keputusan tersebut dua hari sebelum final Piala Dunia Qatar 2022, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tahu tidak ada dasar untuk mengabaikan periode pertama Infantino," ujarnya.

Surat yang dikirimkan kepada GACC FIFA tersebut disusun dengan bantuan Miguel Maduro, mantan kepala FIFA Independent Governance and Review Committee. Maduro sebelumnya dikenal sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam agenda reformasi tata kelola FIFA.

Menurut Maduro, aturan yang dibuat FIFA sendiri semestinya berlaku tanpa pengecualian khusus bagi individu yang sedang menjabat sebagai presiden.

"Upaya membuat pengecualian terhadap aturan tersebut untuk Mr. Infantino menunjukkan penolakan terhadap prinsip pembatasan masa jabatan dan bagaimana sebagian pihak di FIFA memandang aturan bukan sebagai aturan, melainkan sebagai hambatan yang harus diakali," pungkasnya.

Pemilihan Presiden FIFA Digelar Maret 2027

Persoalan masa jabatan Infantino kini muncul ketika tahapan menuju pemilihan Presiden FIFA 2027 mulai menjadi perhatian. FIFA telah mengonfirmasi bahwa pemilihan tersebut akan berlangsung dalam Kongres FIFA di Rabat, Maroko, pada 18 Maret 2027.

Infantino sendiri telah menyatakan keinginannya untuk kembali memimpin FIFA. Jika pencalonannya tetap berjalan, perdebatan mengenai apakah periode 2016-2019 harus dihitung akan menjadi bagian penting dari kontroversi menjelang pemilihan tersebut.

Di sisi lain, FIFA masih menjadi sorotan terkait tata kelola internal organisasi. Pada 17 Agustus 2026, FIFA mengonfirmasi berakhirnya hubungan kerja dengan Chief Operating Officer Kevin Lamour, yang sebelumnya secara terbuka mengkritik rencana Infantino terkait komersialisasi aset turnamen FIFA.

Perkembangan tersebut membuat isu mengenai tata kelola dan batas kekuasaan kembali menjadi perhatian di lingkungan sepak bola dunia. Namun, dalam perkara pencalonan Infantino, keputusan mengenai kelayakan akhirnya tetap bergantung pada mekanisme dan organ FIFA yang berwenang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Read Entire Article
Jogja News Jogja Politan Jogja Ball Jogja Otote Klik News Makassar news