Ilustrasi. (Dok: Ist)KabarMakassar.com – Isu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sulawesi Selatan kini tengah menjadi perbincangan hangat. Setelah wilayah Luwu Raya dan Bone mencuat ke permukaan, kini giliran Kabupaten Jeneponto yang mulai menyuarakan urgensi pemekaran wilayah demi memutus mata rantai ketimpangan pelayanan dan ekonomi.
Wacana pemekaran daerah di Provinsi Sulawesi Selatan ini mendapatkan angin segar setelah Sekretaris Daerah Jufri Rahman, membuka ruang bagi daerah-daerah untuk berjuang ke Pemerintah Pusat.
Menanggapi hal tersebut, elemen pemuda di Kabupaten Jeneponto menyatakan dukungan penuh atas terbentuknya Forum Pemekaran Daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Jeneponto, Gunawan, menegaskan bahwa langkah ini adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat Bumi Turatea.
Menurutnya, pemekaran adalah solusi konkret di tengah belum maksimalnya kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi yang mendasar.
Menakar ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah dan kemiskinan yang semakin merajalela, Gunawan menyoroti posisi daerah Jeneponto yang hingga kini masih sulit bersaing secara kompetitif dengan daerah lainnya di Sulawesi Selatan.
“Terbentuknya forum ini adalah angin segar. Sampai hari ini, pemerintah daerah belum mampu memberikan perbaikan signifikan terhadap persoalan sosial dan ekonomi. Jeneponto harus lebih kompetitif, terutama dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tertinggal,” tegas Gunawan.
Selain faktor ekonomi, Gunawang juga menyebut aspek kewilayahan juga menjadi alasan kuat perlunya pemekaran di Jeneponto.
Bahkan dengan tegas, Gunawan mencontohkan kondisi di ujung barat, seperti Desa Barana, Bangkala, di mana masyarakat harus menempuh perjalanan lebih dari satu jam hanya untuk mendapatkan akses layanan di pusat kota kabupaten.
“Jarak tempuh yang jauh diperparah dengan minimnya fasilitas infrastruktur yang memadai. Sangat miris melihat potensi daerah yang besar ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Setelah 80 tahun merdeka, sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kondisi pra-sejahtera,” lanjutnya.
Bagi para pemuda, pemekaran bukan hanya sekadar membagi wilayah administrasi, melainkan upaya mendekatkan negara kepada rakyatnya.
Dengan luas wilayah yang memenuhi syarat, Gunawang menyebut pemekaran dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk melakukan akselerasi pelayanan publik.
“Solusinya adalah pemekaran. Harus ada perbaikan pelayanan dan kemudahan akses. Kita ingin akses kesehatan, pendidikan, dan administrasi tidak lagi terhambat oleh jarak dan birokrasi yang jauh,” tutup Gunawan.
Terbentuknya Forum Pemekaran Daerah ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi seluruh stakeholder di Jeneponto untuk bersatu membawa aspirasi ini ke tingkat nasional, demi masa depan Jeneponto yang lebih mandiri dan sejahtera.
