KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar, bergerak maju menyiapkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah bagi masyarakat terus diperkuat melalui partisipasi aktif dalam forum-forum strategis tingkat nasional.
Komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan menghadiri kegiatan Indonesia on the Move-Forum Mobilitas Perkotaan yang diselenggarakan oleh Program Kemitraan Indonesia–Australia.
Untuk Infrastruktur (KIAT) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, dan berlangsung di Hotel Sari Pacific Jakarta, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (28/01).
Forum ini menjadi ruang dialog penting bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan dan praktik terbaik dalam pengembangan mobilitas perkotaan di Indonesia.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) menegaskan, kehadirannya dalam forum ini memiliki arti strategis bagi Kota Makassar, khususnya dalam memperkuat perencanaan.
Dan tata kelola, serta pengembangan sistem transportasi perkotaan yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di tengah pertumbuhan kota yang semakin dinamis.
“Forum ini sangat penting untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan, sekaligus menyiapkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan yang inklusif,” ujar Appi.
Lebih lanjut, Appi menyampaikan bahwa forum ini juga menjadi momentum untuk menyiapkan berbagai proyek mobilitas perkotaan agar lebih siap didukung oleh investasi sektor swasta.
Dukungan tersebut dinilai krusial dalam mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Selain itu, pembahasan dalam forum Indonesia on the Move turut mendorong pengembangan kawasan berbasis angkutan umum (transit oriented development/TOD) serta penataan ruang kota yang ramah, inklusif, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat.
“Pendekatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga,” tuturnya.
Melalui keikutsertaan dalam forum nasional ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat menyerap praktik terbaik, memperluas jejaring kolaborasi, serta memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung transformasi sistem mobilitas perkotaan yang modern dan berdaya saing.
Tak hanya itu, politisi Golkar itu menjelaskan, Kota Makassar sebenarnya telah memiliki pengalaman awal melalui keterlibatan dalam proyek Maminasata yang sebelumnya masuk dalam program pengembangan transportasi kawasan.
Namun ke depan, Pemkot Makassar ingin memaksimalkan peluang tersebut untuk benar-benar membangun sistem moda transportasi perkotaan yang lebih terstruktur dan berfungsi optimal.
“Kita ini sebenarnya ada dua. Ada proyek yang sudah pernah masuk di program ini, salah satunya Maminasata. Tapi sekarang bagaimana kita memaksimalkan itu supaya betul-betul membangun sistem moda transportasi,” ungkapnya.
Ia mengakui, bahwa hingga saat ini Makassar masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan moda transportasi publik yang memadai.
Oleh karena itu, Pemkot Makassar mulai merancang langkah awal secara bertahap dan terencana.
“Maka kita mencoba untuk membangun. Pertanyaannya, kita harus mulai seperti apa, ini yang kita bangun untuk Kerjasama,” jelasnya.
Menurut Appi, membangun sistem transportasi perkotaan tidak bisa dilakukan mandiri oleh pemerintah daerah.
Ini kata dia, diperlukan masukan dari daerah-daerah lain yang telah memiliki pengalaman dan keahlian di bidang transportasi, serta dukungan kuat dari Pemerintah Pusat, khususnya Bappenas.
“Untuk membangun sendiri tentu kita butuh masukan dari daerah yang sudah punya pengalaman dan keahlian. Dan ini juga harus disupport oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas,” tegasnya.
Ia menilai forum Indonesia on the Move yang digelar oleh KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia menjadi ruang strategis untuk membuka dialog dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan transportasi di Indonesia.
“Hari ini KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia membuka ruang dengan para stakeholder transportasi. Ini sangat penting bagi kami,” tambahnya.
Appi juga mengungkapkan harapannya agar ke depan Kota Makassar dapat memiliki sistem transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi.
Seperti layanan bus dengan titik naik dan turun yang jelas, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi.
“Kita berharap suatu saat di Makassar ada bus yang kita naik, sehingga tidak harus lagi membawa kendaraan sendiri. Dan ini semua nyambung dengan apa yang kita lakukan hari ini,” katanya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa pembangunan sistem transportasi juga harus diiringi dengan penataan ruang kota, khususnya di sepanjang koridor jalan utama.
Penataan tersebut bertujuan memastikan keberadaan jalur transportasi, pedestrian, dan aktivitas ekonomi berjalan tertib dan saling menghormati.
“Contohnya kita mulai menata bangunan-bangunan di pinggir jalan, supaya ke depan ini bisa menjadi koridor. Ini sebenarnya hal yang simpel,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penataan tersebut bukan bertujuan menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Namun, setiap aktivitas harus ditempatkan sesuai peruntukannya agar tidak melanggar hak pengguna ruang lainnya.
“Tidak ada niat menghilangkan usaha orang. Silakan berusaha, tapi jangan di tempat yang tidak semestinya. Karena ada hak-hak orang lain di situ,” tegas Appi.
Menurutnya, terdapat tingkatan hak ruang di kawasan perkotaan, mulai dari pedestrian, fasilitas publik, hingga badan jalan.
Pelanggaran terhadap salah satu fungsi tersebut dapat berdampak pada kenyamanan dan keselamatan bersama.
Penataan ini, lanjut Munafri, juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang kota yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.
Dengan penataan yang baik, ruang publik dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Mulai dari pedestrian, lalu naik ke mana, ke jalan. Itu ada tingkatannya, ada hak-haknya orang,” tuturnya.
“Ini juga bagian dari memberikan keleluasaan bagi disabilitas, supaya ruang-ruang inklusif itu benar-benar terbuka,” sambung Appi.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Makassar telah memasukkan rencana perbaikan dan pengembangan sejumlah koridor pedestrian dalam agenda pembangunan kota ke depan.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi awal menuju sistem mobilitas perkotaan yang tertata, ramah dan inklusif bagi kelompok berkebutuhan khusus.
“Nah, itu semua sudah ada dalam rencana kami, termasuk memperbaiki beberapa koridor pedestrian,” pungkas Appi.
Diketahui, melalui program ini, KIAT berhasil menyusun tiga dokumen SUMP lengkap yang mencakup analisis kondisi awal, strategi mobilitas jangka panjang, serta rencana aksi bertahap untuk implementasi di tingkat kawasan metropolitan.
Ketiga dokumen tersebut telah diterima secara resmi oleh pemerintah provinsi dan diperkuat dengan surat persetujuan bersama dari pemerintah kabupaten/kota serta Bappenas, yang menandakan adanya dukungan politik yang kuat terhadap agenda reformasi mobilitas perkotaan.
