(Foto : IST)
KabarMakassar.com — Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (14/9).
Rapat tersebut membahas kondisi penyaluran BBM bersubsidi, ketersediaan kuota, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurai antrean di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengatakan kondisi ketersediaan BBM, baik bensin, solar maupun jenis lainnya di Kabupaten Gowa saat ini mulai berangsur lancar.
“Alhamdulillah kuotanya sudah bagus, dan di Kabupaten Gowa per hari ini sudah mulai lancar, meskipun memang masih sedikit terjadi penumpuksn namun tidak seperti beberapa hari terskhir ini yang sangat padat,” ungkapnya.
Dirinya berharap melalui rapat Monev ini, penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah perlu terus melakukan pengaturan terhadap pergerakan kebutuhan BBM, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi sesuai dnegan kebutuhan masyarakat dan kondisi harga yang ada.
“Harapan kami subsidi bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian pemerintah bisa mengatur pergerakan kebutuhan BBM, khususnya subsidi dan nonsubsidi, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta harga yang ada di masyarakat,” jelasnya.
Sementara Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat terkait permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Sulsel.
“Kemarin suratnya sudah ada, 30 persen kita minta penambahan. Kita tunggu dari pusat berapa disetujui,” katanya.
Diketahui, kuota BBM bersubsidi Sulawesi Selatan pada 2026 sekitar 1,8 juta kiloliter. Kuota tersebut terdiri atas Pertalite sekitar 1,1 juta kiloliter dan Biosolar sekitar 730 ribu kiloliter.
Andi Sudirman mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait usulan penambahan kuota sebesar 30 persen tersebut. Di sisi lain, kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU disebut mulai mengalami penurunan.
“Alhamdulillah sekarang sudah mulai terurai. Kita akan melihat evaluasi permintaan penambahan kuota,” jelasnya.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan BPH Migas terkait usulan penambahan kuota yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Dari Pemprov sudah kirimkan permintaan penambahan kuota ke BPH Migas. Kemarin BPH Migas sudah datang ke Sulsel. Kami juga sudah sampaikan,” ujarnya.
Sebagai upaya mengurai antrean dan menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan sejumlah instruksi dan pembatasan teknis yang berlaku efektif mulai 13 hingga 20 September 2026.
Kebijakan tersebut merupakan langkah penanganan untuk menekan lonjakan antrean. Adapun sejumlah langkah yang diterapkan antara lain pemberlakuan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Sulawesi Selatan.
Kemudian pengisian untuk kendaraan truk diarahkan pada malam hari untuk mengurangi penumpukan kendaraan besar pada jam operasional siang dan pembatasan pengisian BBM bagi kendaraan yang menunjukkan indikator bahan bakar pada satu bar atau di bawahnya.
