Sekretaris Umum Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan, Hendrik (Dok: KabarMakassar)
KabarMakassar.com — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite berdampak langsung terhadap pendapatan pengemudi ojek online (ojol) di Kota Makassar Sulawesi Selatan.
Sekretaris Umum Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan, Hendrik, menyebut pendapatan pengemudi ojol mengalami penurunan hingga 20–30 persen akibat harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengantre BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) di Kota Makassar.
Menurutnya, antrean panjang membuat waktu pengemudi yang seharusnya digunakan untuk menerima pesanan justru tersita di SPBU.
“Utamanya mengantri. Pendapatan berkurang 20 persen sampai 30 persen. Itu bisa diukur,” kata Hendrik disela aksinya di gedung sementara DPRD Sulsel Kantor Dinas Bina Marga jalan AP Pettarani, Senin (14/09).
Hendrik mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama. Ia menyebut kelangkaan Pertalite dirasakan pengemudi ojol sejak sekitar sepekan terakhir dan bahkan mendekati satu bulan.
Bagi pengemudi ojol, ketersediaan BBM menjadi persoalan penting karena kendaraan merupakan sarana utama untuk bekerja. Ketika pasokan Pertalite sulit diperoleh, pengemudi tidak hanya menghadapi antrean, tetapi juga kehilangan waktu produktif untuk mencari order.
Di tengah kondisi tersebut, Hendrik berharap persoalan pasokan Pertalite segera diselesaikan. Sebab, semakin lama kelangkaan berlangsung, semakin besar pula waktu kerja yang hilang dan pendapatan pengemudi ojol yang tergerus.
“Pendapatan berkurang 20 persen sampai 30 persen,” tegasnya.
Selain kelangkaan BBM, Hendrik menyoroti kebijakan pengisian BBM yang dinilai berpotensi semakin menyulitkan pengemudi ojol.
Ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian mereka, yakni penerapan sistem ganjil-genap, pembatasan pengisian berdasarkan indikator bar, serta kelangkaan BBM dan LPG.
“Yang kami soroti ada tiga. Pertama pembatasan ganjil-genap dalam pengisian, kedua pembatasan bar dalam pengisian, dan ketiga kelangkaan BBM dan gas LPG,” ujarnya.
Khusus aturan ganjil-genap, Hendrik meminta pengemudi ojol mendapatkan pengecualian. Ia menilai karakteristik pekerjaan ojol tidak memungkinkan mereka mengikuti pola pembatasan berdasarkan nomor polisi kendaraan.
“Jelas, ojol kan tiap hari dan tidak ada orderan yang bersifat ganjil-genap,” katanya.
Ia mencontohkan, apabila aturan tersebut diterapkan secara ketat, pengemudi dengan pelat nomor ganjil berpotensi tidak dapat mengisi BBM pada hari tertentu. Kondisi itu dinilai dapat mengganggu aktivitas pengemudi yang bergantung pada mobilitas setiap hari.
Hendrik mengatakan pihaknya telah memperoleh informasi adanya kesepakatan dengan Pertamina mengenai pengecualian ojol dari sistem ganjil-genap. Karena itu, mereka kini meminta agar kesepakatan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.
Menurutnya, Komisi D DPRD Sulsel juga telah menyatakan kesiapan untuk mengawal kebijakan tersebut.
“Beliau tadi di dalam juga sudah konfirmasi langsung dengan pihak Pertamina bahwa membenarkan ada pengecualian terhadap ojol,” ujarnya.
Hendrik berharap DPRD Sulsel ikut memastikan petunjuk pelaksanaan mengenai pengecualian tersebut disampaikan secara jelas kepada seluruh SPBU sehingga tidak terjadi perbedaan penerapan di lapangan.
Ia menilai pengawalan tersebut lebih penting dibandingkan melakukan aksi langsung ke Pemprov Sulsel. Menurut Hendrik, persoalan tersebut diyakini telah dikoordinasikan antara Pertamina dan pemerintah provinsi.
“Kami yakin sudah ada koordinasi sebelumnya antara pihak Pertamina dengan pihak gubernur,” tukasnya.
