HMI Cabang Makassar Saat Melakukan Demo di Depan Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Jalan Garuda (Foto : Dok. Muhammad Rizqi Korebima)
KabarMakassar.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menyoroti persoalan kelangkaan dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kota Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agussalim, menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan meningkatnya pembelian masyarakat, melainkan perlu ditelusuri dari sisi tata kelola, distribusi hingga pengawasan penyaluran BBM.
Menurut Sarah, ketersediaan BBM memiliki dampak langsung terhadap berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi, distribusi barang, aktivitas nelayan dan petani, usaha kecil hingga mobilitas pekerja.
“Kelangkaan BBM dapat menimbulkan efek berantai. Biaya transportasi meningkat, distribusi barang terganggu, harga kebutuhan pokok berpotensi naik dan beban ekonomi masyarakat menjadi semakin berat,” kata Sarah, Senin (14/9/2026).
HMI Makassar juga mengkritik narasi yang mengaitkan panjangnya antrean di SPBU dengan fenomena panic buying masyarakat.
Sarah menilai pemerintah dan pihak terkait perlu lebih dahulu membuka secara transparan kondisi pasokan, distribusi serta kebutuhan BBM sebelum menyimpulkan penyebab antrean yang terjadi.
“Kami menilai pernyataan mengenai panic buying masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan utama dalam tata kelola dan distribusi BBM,” ujarnya.
Selain itu, HMI Cabang Makassar menyoroti Surat Edaran Nomor 670/2478/DESDM terkait pengaturan pengisian BBM bersubsidi.
HMI menilai kebijakan berupa sistem ganjil-genap maupun pembatasan pengisian berdasarkan indikator bahan bakar kendaraan belum menyentuh akar persoalan kelangkaan.
Sarah mengatakan, pengaturan distribusi BBM bersubsidi seharusnya tetap memperhatikan hak masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai konsumen pengguna BBM subsidi, sekaligus memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Makassar turut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan.
HMI menduga lemahnya pengawasan, ketidaktransparanan informasi hingga potensi penyimpangan dalam penyaluran perlu diperiksa secara serius oleh pihak berwenang.
“Kami meminta pemerintah membuka data distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi secara transparan. Jika ditemukan penyimpangan ataupun penimbunan, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya,” tegas Sarah.
Atas kondisi tersebut, HMI Cabang Makassar menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta evaluasi terhadap pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi yang dinilai belum mampu mengantisipasi persoalan ketersediaan BBM dan LPG.
HMI juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meninjau kembali kebijakan terkait sistem ganjil-genap pengisian BBM bersubsidi.
Selain itu, HMI mendesak pemerintah melakukan audit distribusi sekaligus membuka data penggunaan BBM bersubsidi yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga serta SPBU yang tergabung dalam Hiswana Migas Sulawesi Selatan.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penimbunan BBM bersubsidi serta mendalami kemungkinan penyimpangan kuota di tingkat SPBU apabila ditemukan bukti awal.
“Benahi tata kelola penyaluran BBM bersubsidi, perkuat pengawasan dan mitigasi kelangkaan serta pastikan kedaulatan energi di Sulawesi Selatan benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat,” pungkas Sarah.
