Karhutla Meluas, Kemenhut Kerahkan 12.880 Personel di Sumatra dan Kalimantan

Petugas melakukan pemadaman pada lahan yang terbakar. Fenomena El Nino yang berlangsung sejak Juli 2026 telah menaikkan risiko karhutla di Indonesia./Dok. KLH\r\n\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempercepat operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Sebanyak 12.880 personel dikerahkan untuk pemadaman, operasi modifikasi cuaca, hingga pemantauan kualitas udara.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan pengerahan kekuatan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla di lapangan sekaligus mencegah kebakaran meluas.

"Sebagai bentuk respons cepat di lapangan, pemerintah memobilisasi kekuatan penuh sebanyak 12.880 personel gabungan dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, hingga relawan," ujar Ristianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Menurutnya, penempatan personel dan armada pemadam dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan arah angin, kondisi cuaca, ekosistem gambut, akses menuju lokasi, serta potensi dampak kebakaran terhadap permukiman dan fasilitas publik.

Operasi di lapangan meliputi patroli terpadu, pemadaman awal dan lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan area, serta penjagaan di lokasi setelah api berhasil dipadamkan.

Diperkuat Operasi Udara

Kemenhut juga memperkuat pemadaman darat dengan operasi udara. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan berdasarkan ketersediaan awan dan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Selain itu, pesawat patroli dan pemadam udara atau water bombing disiapkan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.

Pemantauan pergerakan asap dan kualitas udara juga ditingkatkan. Pemerintah berkoordinasi lintas instansi untuk memperbarui informasi mengenai indeks kualitas udara, jarak pandang penerbangan, kesiapsiagaan layanan kesehatan, serta penyesuaian aktivitas pendidikan.

Ristianto menegaskan upaya pencegahan tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla. Masyarakat dan pelaku usaha diminta tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Enam Provinsi Jadi Prioritas

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap enam provinsi yang dinilai menjadi wilayah prioritas rawan karhutla. Keenam daerah tersebut meliputi:

Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan

Di Kalimantan Barat, pemantauan mencakup Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang. Sementara di Kalimantan Tengah meliputi Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Palangka Raya.

Untuk Kalimantan Selatan, wilayah yang menjadi perhatian antara lain Tapin, Banjar, dan Hulu Sungai Selatan.

Sementara di Sumatra, pengawasan dilakukan di Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Bengkalis di Riau; Sarolangun, Muaro Jambi, dan Merangin di Jambi; serta Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, dan Muara Enim di Sumatera Selatan.

Seluruh upaya tersebut didukung sistem pemantauan terintegrasi SiPongi Kementerian Kehutanan yang memanfaatkan pencitraan satelit Terra-Aqua NASA.

Masyarakat dapat memantau pembaruan titik panas (hotspot) secara aktual melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi. Laporan atau indikasi karhutla di lapangan juga dapat disampaikan kepada posko pengendalian karhutla terdekat, BPBD, atau aparat pemerintah setempat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara