Pemuda Jeneponto, Muh. Fadil Syam, saat menemui Mentan Andi Amran Sulaiman. (Ist).KabarMakassar.com –- Di tengah ambisi besar swasembada pangan nasional, sebuah ironi menyakitkan masih mencekik para petani di Kabupaten Jeneponto. Kelangkaan pupuk bersubsidi yang seolah menjadi “tradisi tahunan” kini memicu reaksi keras dari kalangan pemuda.
Muh. Fadil Syam, pemuda asal Jeneponto, membawa langsung jeritan petani Butta Turatea ke jantung pengambil kebijakan di Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jakarta, Rabu (11/2).
Dalam pertemuan strategis tersebut, Fadil memaparkan bagaimana paradoks pupuk telah melumpuhkan produktivitas pertanian di daerahnya.
Fakta mengejutkan terungkap dalam dialog tersebut. Pihak Kementan mengakui bahwa secara nasional, stok pupuk sebenarnya berada dalam posisi aman. Namun, mata rantai masalah justru mengendap pada birokrasi dan pengawasan di tingkat bawah.
“Tantangan terbesar bukan pada ketersediaan, melainkan pada pendataan petani, distribusi di lapangan, dan pengawasan agar pupuk benar-benar sampai kepada yang berhak,” ungkap salah satu pejabat Kementan di hadapan Fadil.
Pernyataan ini mempertegas bahwa kelangkaan yang dialami petani Jeneponto adalah murni masalah tata kelola, bukan kekurangan stok barang.
Sebagai putra daerah, Fadil menyaksikan langsung keputusasaan petani kecil yang terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pupuk nonsubsidi dengan harga selangit. Langkah nekat itu dilakukan demi menyelamatkan tanaman mereka dari kegagalan.
“Kondisi ini bukan hanya menurunkan hasil panen, tapi memperparah kerentanan ekonomi masyarakat. Jika terus dibiarkan, ini akan menggerus kepercayaan petani terhadap negara,” tegas Fadil.
Berdasarkan analisisnya, Fadil memetakan tiga “dosa besar” penyebab kelangkaan pupuk di Jeneponto:
1. Sengkarut Data: Ketidaksinkronan data kebutuhan riil di tingkat kelompok tani.
2. Dominasi Distributor: Lemahnya posisi tawar petani yang sering kalah oleh permainan oknum distributor nakal.
3. Putus Informasi: Kebijakan pusat yang kerap terhenti di birokrasi dan tidak tersosialisasi hingga ke akar rumput.
Meskipun pemerintah telah menyiapkan sistem e-RDKK dan penyederhanaan jenis pupuk, Fadil menekankan bahwa regulasi secanggih apa pun akan sia-sia tanpa pengawalan ketat di lapangan.
“Di sinilah peran pemuda. Kami harus menjadi pengawas sosial, mendampingi kelompok tani dalam pembaruan data, dan menjadi jembatan antara petani dengan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Bagi masyarakat Jeneponto, kemudahan akses pupuk bukan sekadar urusan teknis pertanian, melainkan soal keadilan sosial.
Menutup pertemuan tersebut, Fadil mengingatkan bahwa masa depan pangan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana pemerintah memuliakan petaninya hari ini.
“Tanpa keberanian membongkar sistem distribusi yang semrawut, cita-cita swasembada pangan hanya akan menjadi narasi indah di atas kertas,” pungkas Fadil.
