Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) penerapan sistem bantuan sosial (bansos) berbasis digital yang digagas pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie mengatakan program ini bertujuan memperbaiki akurasi data penerima bantuan sekaligus mencegah terjadinya penerima ganda di lapangan.
Ia mengatakan program tersebut akan mulai diimplementasikan setelah tahap persiapan dan bimbingan teknis (bimtek) kepada para agen pendata selesai dilakukan.
“Makassar menjadi salah satu daerah pilot project dari pemerintah pusat untuk penerapan bansos digital. Nantinya akan ada aplikasi dari pusat yang digunakan untuk melakukan pendataan ulang masyarakat penerima bantuan secara digital,” kata Andi Bukti Djufrie, Minggu (15/3).
Bang Yos sapaan akrabnya menjelaskan, dalam pelaksanaannya pemerintah akan menyiapkan agen pendata yang bertugas memverifikasi dan memperbarui data penerima bantuan di tingkat masyarakat. Setiap agen akan bertanggung jawab melakukan pendataan terhadap sekitar 100 kepala keluarga.
“Pendekatannya berbasis digitalisasi. Setiap agen nantinya akan mendata sekitar 100 kepala keluarga. Dalam proses ini kami juga melibatkan RT/RW serta tenaga PPPK untuk membantu pendataan di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, program tersebut ditargetkan mulai memasuki tahap aksi atau implementasi sekitar April mendatang, setelah proses persiapan dan pelatihan selesai dilakukan.
“Kalau untuk action-nya, rencananya mulai April. Saat ini kita menunggu tahapan persiapan termasuk bimbingan teknis bagi para agen pendata,” jelasnya.
Andi Bukti menambahkan, sistem digital ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial yang selama ini masih sering mengalami persoalan, seperti data tidak terbarui atau adanya masyarakat yang menerima bantuan lebih dari satu program.
“Melalui digitalisasi pendataan ini, data penerima bansos akan diperbarui secara menyeluruh. Dengan begitu bisa diketahui siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan dan menghindari adanya penerima ganda,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, data yang dihimpun melalui aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi dengan sistem data nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dengan demikian, proses validasi dan pemutakhiran data dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan.
Program bansos digital ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat basis data kesejahteraan sosial sekaligus memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Selain Makassar, sejumlah daerah lain di Indonesia juga akan menjadi lokasi uji coba sebelum program diterapkan secara nasional.
