Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono saat Sambutan di Mukernas PPP di Makassar (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com — Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyoroti keras persoalan distribusi subsidi pertanian dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Rabu (11/02) malam.
Mardiono menyebut, subsidi terus disalurkan tetapi masih banyak petani menghadapi kesulitan, terutama terkait kelangkaan pupuk dan BBM bersubsidi yang justru terjadi saat musim tanam tahun 2026.
“Ada subsidi pupuk untuk membantu petani, tapi saat musim tanam pupuk itu tidak ada. Dimainkan oleh bandar-bandar sehingga petani dipaksa membeli dengan harga non-subsidi, ini tidak baik-baik saja, kita perlu melihat bersama untuk menghentikan kejadian yang ada,” tegasnya.
Ia menyebut praktik permainan distribusi tersebut membuat tujuan subsidi meleset dari sasaran. Alih-alih meringankan biaya produksi, petani justru terbebani karena harus membeli pupuk dengan harga lebih tinggi di pasaran.
“Kasihan petani kita, harusnya kita membuat mereka nyaman malah pihak tertentu yang diuntungkan,” kritiknya.
Selain pupuk, Mardiono menyoroti penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai belum merata, khususnya bagi masyarakat pedesaan.
“Subsidi BBM yang besar dari APBN ternyata juga tidak sampai ke rakyat. Yang menikmati justru mereka yang mampu, saya tidak habis pikir bahwa ini terus saja terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan akses SPBU di desa membuat petani tak bisa menikmati harga subsidi. Mereka terpaksa membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Petani di desa membeli solar atau bensin pakai jeriken di pinggir jalan, harganya bisa Rp14 ribu sampai Rp15 ribu, isinya pun tidak sampai satu liter, dipermainkan,” ungkap Mardiono.
Ia menilai persoalan distribusi subsidi menjadi tantangan serius yang harus dibenahi jika pemerintah ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani.
Meski melontarkan kritik, Mardiono tetap mengajak seluruh kader PPP mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita, terutama di sektor ketahanan pangan.
“Mari kita bergandengan tangan mendukung seluruh program kerja, termasuk Asta Cita. Pangan adalah harkat dan martabat bangsa,” ujarnya.
Ia menegaskan kemandirian pangan merupakan simbol kedaulatan negara. Karena itu, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor. “Tidak boleh bangsa kita meminta makan kepada bangsa lain,” terang Mardiono.
Mardiono juga menyebut capaian awal pemerintah mulai terlihat dengan tekad menghentikan impor pangan dan mendorong swasembada nasional.
“Kita sedang mengusahakan itu, dan setelah puluhan tahun kita mengimpor beras, tahun ini bisa dihentikan sehingga kita bisa menjaga stabilitas harga dan menyejahterakan petani Indonesia, kita ingin petani kita lebih sejahtera sehingga bisa menghasilkan panen terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tukasnya.
