7 hours ago
5
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung sebagai salah satu faktor yang berpotensi memicu maraknya kasus korupsi di tingkat daerah. Pernyataan ini disampaikan menyusul banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam keterangannya usai menghadiri rapat bersama DPR di kompleks parlemen Jakarta, Senin (13/4/2026), Tito menyebut bahwa sistem rekrutmen melalui pilkada langsung tidak sepenuhnya menjamin terpilihnya pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Ia menilai terdapat persoalan sistematis yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
"Mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini (terkena OTT)," kata Tito.
Menurut Tito, meskipun pilkada langsung memiliki sejumlah dampak positif, seperti memberikan ruang partisipasi luas kepada masyarakat, sistem tersebut juga memiliki sisi negatif yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kandidat untuk memenangkan kontestasi.
Biaya politik yang mahal tersebut dinilai berpotensi mendorong praktik-praktik yang tidak sehat, termasuk korupsi, ketika kepala daerah terpilih berupaya mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan. Hal ini kemudian berimplikasi pada rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan di daerah.
Lebih lanjut, Tito menilai fenomena kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga mencerminkan persoalan yang lebih luas, mulai dari aspek kesejahteraan, moral, hingga integritas para pemimpin daerah.
Ia mencontohkan kasus terbaru yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terkait dugaan pemerasan terhadap pejabat. Namun, menurutnya, kasus tersebut tidak bisa dilihat sebagai peristiwa tunggal karena dalam waktu singkat terdapat beberapa kepala daerah lain yang juga tersandung kasus serupa.
"Ada problema dasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung," ujarnya.
Pernyataan ini membuka kembali diskursus mengenai efektivitas sistem pilkada langsung dalam menghasilkan pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
