Oleh: Dawita Rama Mantan Ketua PMKRI Cabang Makassar Periode 2023/2024
KabarMakassar.com — Setiap 17 Agustus, kita selalu punya cara yang sama untuk mengingat kemerdekaan. Bendera dinaikkan. Lagu kebangsaan dinyanyikan. Upacara dilaksanakan. Pidato-pidato tentang perjuangan dibacakan.
Sejarah kembali diceritakan.
Dan setelah semuanya selesai, kita pulang dengan perasaan bahwa satu lagi perayaan kemerdekaan telah kita lewati. Tetapi barangkali ada sesuatu yang perlu kita Refleksikan.
Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya apa yang sudah benar- benar merdeka?
Pertanyaan ini bukan untuk mengurangi rasa hormat kepada para pendahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Justru sebaliknya. Pertanyaan ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka.
Sebab kalau kemerdekaan hanya kita kenang sebagai peristiwa masa lalu, kita akan kehilangan makna paling penting dari kemerdekaan itu sendiri, bahwa sebuah bangsa merdeka seharusnya mampu membuat rakyatnya hidup lebih bermartabat.
Merdeka bukan hanya soal tidak lagi dijajah oleh bangsa lain, merdeka juga seharusnya berarti rakyat tidak terus-menerus dijajah oleh keadaan.
Dijajah oleh kemiskinan, dijajah oleh ketidakadilan, dijajah oleh biaya hidup, dijajah oleh pendidikan yang sulit dijangkau, dijajah oleh pelayanan kesehatan yang tidak merata, dijajah oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan.
dan yang paling menyakitkan dijajah oleh keadaan ketika orang miskin harus menerima kenyataan bahwa hidupnya memang harus selalu sulit. Di sinilah kita perlu berhenti sebentar dari kemeriahan 17 Agustus.
Mari kita lihat Indonesia dari tempat yang lebih dekat bukan dari panggung bukan dari ruang rapat bukan dari layar presentasi. tetapi dari akar rumput yang sering kita abaikan,
Sebab perayan ini tidak boleh menjadi jebakan sejara masa lalu yang kita bangga-banggakan tetapi kondisi hari ini yang begitu memprihatinkan.
Contoh kongkritnya bagi seorang pedagang kecil, pertanyaan mereka hanya pada Hari ini dagangan saya laku atau tidak?”
Iya tidak sedang memikirkan bagaimana angka pertumbuhan ekonomi dihitung. Iya sedang menghitung uang belanja, menghitung harga barang dari pemasok, menghitung ongkos transportasi, menghitung uang sekolah anak.
Dan pada malam hari, mungkin iya hanya ingin memastikan bahwa masih ada cukup uang untuk membeli kebutuhan rumah.
Begitu juga seorang petani. Bagi sebagian orang, naik turunnya harga hasil kebun mungkin hanya sebuah berita. Tetapi bagi petani, stabilitas harga hasil kebun menentukan apakah hasil kerja mereka mampu menutup biaya produksi atau justru berujung pada kerugian. Mereka mempertaruhkan tenaga, waktu, modal, bahkan berharap pada musim, tanpa kepastian bahwa hasil panen akan dihargai secara layak.
Ketika hasil kebun melimpah tetapi harga justru jatuh, sementara biaya produksi terus meningkat, siapa sebenarnya yang menanggung beban dari sebuah kebijakan?
Sebab kebijakan negara tidak berhenti ketika sebuah aturan dibuat. Kebijakan baru benar-benar diuji ketika dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat.
Apa yang terlihat sederhana dari meja pemerintah, bisa menjadi persoalan besar ketika menyentuh hasil kerja dan kehidupan petani. Maka pemerintah tidak cukup hanya bertanya, Apakah program ini sudah berjalan? Tetapi harus bertanya lebih jauh, Siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya? dan satu pertanyaan lagi yang sering kali lebih sulit Siapa yang justru menanggung bebannya?”
Hal yang sama berlaku dalam Pendidikan, Kita sering mengatakan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Saya percaya itu, tetapi kita juga harus jujur bahwa tidak semua anak Indonesia berjalan di jalan yang sama.
Ada anak yang belajar dengan laptop, ada yang memiliki internet cepat, ada yang memiliki kamar sendiri untuk belajar, ada yang setiap hari didampingi orang tua. Tetapi ada juga anak yang harus berbagi buku, ada yang harus mencari jaringan internet, ada yang belajar di tengah keterbatasan, ada yang harus memikirkan apakah besok masih bisa sekolah atau tidak, dititik ini negara tidak boleh membiarkan kemiskinan dan keterbatasan menjadi batas masa depan anak.
Sebab seorang anak tidak pernah memilih lahir dari keluarga miskin, Ia juga tidak pernah memilih lahir di daerah yang jauh dari pusat pembangunan. Karena itu, tempat seseorang dilahirkan seharusnya tidak menjadi vonis tentang sejauh mana ia boleh bermimpi.
Beasiswa mungkin hanya terlihat sebagai angka dalam anggaran. Tetapi bagi seorang anak beasiswa bisa berarti satu hal yang jauh lebih besar, kesempatan. Kesempatan untuk tetap sekolah. Kesempatan untuk mengenal dunia yang lebih luas. Kesempatan untuk mengubah nasib. Dan mungkin suatu hari nanti anak itu justru menjadi orang yang mengubah kehidupan banyak orang lainnya.
Karena itu pula, ketika pemerintah menjalankan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kita perlu melihatnya dengan kepala yang jernih, gagasannya baik anak-anak memang membutuhkan makanan yang bergizi, anak yang sehat akan memiliki peluang yang lebih, baik untuk tumbuh dan belajar, tetapi niat baik tidak otomatis menghasilkan pelaksanaan yang baik. Program sebesar MBG membutuhkan pondasi secara atuan yang kokoh serta pengawasan yang juga besar.
Apakah makanan itu benar-benar sampai kepada anak yang membutuhkan?
Bagi saya, bertanya bukan berarti menolak, mengkritik bukan berarti membenci, mengawasi bukan berarti menghambat. Justru karena program itu menggunakan uang rakyat, maka rakyat berhak tahu bagaimana uang tersebut digunakan.
Keberhasilan program tidak boleh hanya dihitung dari berapa juta makanan yang dibagikan. Sebab angka penyaluran belum tentu sama dengan manfaat. Yang harus kita lihat adalah dampaknya, apakah anak-anak menjadi lebih sehat? apakah kualitas gizinya benar-benar terpenuhi? apakah pengadaannya transparan? apakah tidak ada ruang bagi permainan kepentingan? dan apakah setiap rupiah benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat?
Pertanyaan tentang uang rakyat kemudian membawa kita kepada persoalan yang sampai hari ini belum selesai.
Korupsi, korupsi sering kali kita lihat sebagai angka Sekian miliar, sekian kerugian negara, tetapi mungkin kita terlalu sering lupa bahwa di balik angka tersebut ada kehidupan manusia satu anggaran yang dikorupsi bisa berarti satu sekolah yang tidak pernah dibangun. Satu proyek yang dimanipulasi bisa berarti jalan yang rusak lebih lama. Satu dana kesehatan yang diselewengkan bisa berarti seorang pasien tidak mendapatkan pelayanan. Satu bantuan yang tidak sampai bisa berarti satu keluarga kehilangan kesempatan untuk bertahan. Karena itu, korupsi bukan sekedar mengambil uang negara. Korupsi adalah mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milik rakyat.
81 tahun kemerdekaan memberikan pekerjaan rumah.
Bukan lagi sekedar bagaimana mempertahankan kemerdekaan dari bangsa lain.Tetapi bagaimana memastikan rakyat tidak merasa asing di tanah airnya sendiri. bagaimana memastikan orang miskin tidak kehilangan harapan, bagaimana memastikan seorang anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kekurangan, bagaimana memastikan orang sakit tidak takut berobat, bagaimana memastikan pekerja tidak bekerja hanya untuk bertahan hidup, dan bagaimana memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat atas nama rakyat benar-benar kembali kepada rakyat.
Karena mungkin ukuran paling sederhana dari sebuah kemerdekaan bukanlah seberapa meriah kita merayakannya, tetapi seberapa jauh rakyat bisa menjalani hidup tanpa merasa terus-menerus sedang berjuang melawan negaranya sendiri.
Indonesia sudah merdeka selama 81 tahun.
Tetapi kalau masih banyak rakyat yang harus berjuang hanya untuk makan, sekolah, berobat, bekerja, dan hidup layak, maka mungkin ada satu pekerjaan yang belum selesai.
Bukan merebut kemerdekaan.
Tetapi mengisi kemerdekaan dengan keadilan. Dan tugas itu bukan hanya milik pemerintah. Itu tugas kita semua, sebab kemerdekaan yang hanya dikenang setiap 17 Agustus adalah sejarah. Tetapi kemerdekaan yang membuat rakyat hidup lebih layak adalah cita-cita yang harus terus diperjuangkan.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
