Oleh: Andi Dody May Putra Agustang (Can Doktoral Universitas Indonesia)
KabarMakassar.com — Setiap Hari Raya Idul Adha, umat Islam di seluruh dunia memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki, tidak semua yang bisa kita kuasai harus kita kuasai, dan tidak semua yang kita cintai harus kita pertahankan.
Pada inti terdalamnya, Idul Adha adalah pelajaran tentang kemampuan manusia mengendalikan hasrat. Ia adalah pendidikan spiritual tentang batas.
Namun, ketika takbir berkumandang dan hewan-hewan kurban disembelih, ada ironi yang diam-diam tumbuh di sekitar kita. Di saat agama mengajarkan pengendalian diri, negara dan para pengelola kekuasaan justru terus memperluas logika penguasaan atas alam.
Di saat umat diajak untuk berkorban, hutan, sungai, pesisir, dan ruang hidup masyarakat justru menjadi pihak yang terus-menerus dikorbankan atas nama pembangunan, investasi, dan kepentingan nasional.
Barangkali inilah paradoks terbesar Idul Adha di abad ke-21: kita rajin memperingati pengorbanan Ibrahim, tetapi gagal memahami bahwa keserakahan adalah sesuatu yang seharusnya ikut disembelih.
Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan telah menjadi mantra sakti yang hampir tidak bisa dipersoalkan. Apa pun yang mengatasnamakan pembangunan seolah memperoleh legitimasi moral. Pembukaan kawasan industri disebut demi kesejahteraan rakyat.
Ekspansi perkebunan disebut demi ketahanan ekonomi. Penambangan disebut demi kemajuan bangsa. Hilirisasi sumber daya alam disebut demi masa depan negara. Semua terdengar mulia. Semua terdengar masuk akal.
Masalahnya, di balik narasi besar tersebut sering tersembunyi biaya sosial dan ekologis yang tidak kecil.
Data dari laporan Global Forest Watch menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan jutaan hektare tutupan pohon dalam dua dekade terakhir akibat berbagai aktivitas ekstraktif, mulai dari ekspansi perkebunan, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur.
Kehilangan hutan bukan hanya soal berkurangnya pepohonan, melainkan juga hilangnya fungsi ekologis yang menopang kehidupan manusia. Ketika hutan hilang, kemampuan alam menyerap karbon menurun, keanekaragaman hayati terganggu, dan risiko bencana ekologis meningkat. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya, mulai dari banjir, kekeringan, pencemaran air, hingga hilangnya sumber penghidupan.
Krisis ekologis yang kita hadapi hari ini bukanlah peristiwa alamiah. Ia bukan bencana yang turun begitu saja dari langit. Ia merupakan hasil dari pilihan politik dan ekonomi yang menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan utama, sementara keberlanjutan dianggap persoalan sekunder.
Alam diperlakukan sebagai objek yang harus terus dieksploitasi, bukan sebagai ruang kehidupan yang perlu dijaga.
Di sinilah Idul Adha menjadi relevan untuk dibaca secara kritis. Kisah Ibrahim sesungguhnya berbicara tentang keberanian membatasi diri.
Ketika manusia diperintahkan untuk mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya, yang diuji bukan kekuatan fisik atau kemampuan ekonomi, melainkan kematangan moral untuk mengatakan, “cukup”. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Ibrahim mengajarkan bahwa tidak semua keinginan harus diwujudkan.
Sebaliknya, paradigma pembangunan modern sering kali bekerja dengan prinsip yang berlawanan. Tidak ada kata cukup. Produksi harus terus meningkat.
Konsumsi harus terus bertambah. Investasi harus terus diperluas. Pertumbuhan ekonomi harus terus dikejar, bahkan ketika daya dukung lingkungan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Akibatnya, kita hidup dalam sebuah paradoks yang aneh. Negara berbicara tentang kesejahteraan manusia, tetapi pada saat yang sama menghancurkan fondasi ekologis yang menopang kehidupan manusia itu sendiri.
Pemerintah berbicara tentang masa depan generasi muda, tetapi membiarkan eksploitasi sumber daya yang mengurangi kualitas lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi tersebut.
Atas nama kemanusiaan, alam dikorbankan.
Ironi ini semakin jelas ketika kita melihat bagaimana istilah “kepentingan umum” sering digunakan untuk membenarkan pengambilalihan ruang hidup masyarakat. Lahan pertanian berubah menjadi kawasan industri. Hutan berubah menjadi konsesi bisnis.
Pesisir berubah menjadi proyek reklamasi. Sungai berubah menjadi saluran limbah. Semua dilakukan dengan narasi besar tentang kemajuan dan kesejahteraan.
Padahal, pertanyaan yang jarang diajukan adalah: kesejahteraan bagi siapa?
Ketika masyarakat kehilangan akses terhadap tanahnya, ketika nelayan kehilangan wilayah tangkapnya, ketika petani kehilangan sumber airnya, pembangunan tidak lagi menjadi proyek kemanusiaan. Ia berubah menjadi mekanisme pemindahan manfaat dari kelompok yang lemah kepada kelompok yang memiliki modal dan akses terhadap kekuasaan.
Dalam perspektif sosiologi lingkungan, krisis ekologis bukan semata-mata persoalan kerusakan alam. Ia adalah persoalan relasi kuasa. Alam rusak karena ada aktor-aktor tertentu yang memperoleh keuntungan dari kerusakan tersebut, sementara biaya sosial dan ekologis ditanggung oleh masyarakat luas.
Dengan kata lain, banjir, longsor, kekeringan, atau pencemaran bukan hanya peristiwa ekologis, tetapi juga konsekuensi dari keputusan politik dan ekonomi.
Karena itu, membicarakan hari raya Idul Adha hari ini tidak cukup hanya berbicara tentang ibadah individual. Kita perlu membawa semangat kurban ke dalam ruang publik dan kebijakan negara. Jika kurban mengajarkan pengendalian diri, maka negara juga harus belajar membatasi hasrat eksploitasinya.
Jika kurban mengajarkan keikhlasan berbagi, maka pembangunan juga harus memastikan distribusi manfaat yang adil. Jika kurban mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan, maka kebijakan publik tidak boleh mengorbankan ekosistem demi keuntungan jangka pendek.
Sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita menyembelih sapi setahun sekali, tetapi setiap hari membiarkan logika keserakahan menyembelih hutan, sungai, dan ruang hidup masyarakat.
Kita berbicara tentang pengorbanan dalam khutbah-khutbah keagamaan, tetapi diam ketika alam dijadikan korban atas nama investasi. Kita mengagungkan keteladanan Ibrahim, tetapi gagal meneladani kemampuan beliau untuk menahan hasrat memiliki dan menguasai.
Mungkin karena itu, kurban paling sulit pada zaman sekarang bukanlah membeli sapi dengan harga puluhan juta rupiah. Kurban yang paling sulit adalah membatasi keserakahan. Bagi individu, itu berarti berani hidup secukupnya di tengah budaya konsumsi yang berlebihan.
Bagi korporasi, itu berarti tidak menjadikan keuntungan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Dan bagi negara, itu berarti memiliki keberanian politik untuk mengatakan bahwa tidak semua sumber daya harus dieksploitasi hanya karena tersedia.
Idul Adha seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif tentang hubungan manusia dengan alam. Sebab pada akhirnya, manusia tidak hidup di atas tumpukan angka pertumbuhan ekonomi. Manusia hidup dari udara yang bersih, air yang layak, tanah yang subur, dan lingkungan yang sehat. Ketika semua itu rusak, tidak ada statistik pembangunan yang mampu menggantikannya.
Maka ketika gema takbir kembali terdengar tahun ini, mungkin ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Setelah sapi dan kambing selesai dikurbankan, apakah kita juga bersedia mengurbankan nafsu pembangunan yang tak pernah mengenal kata cukup?
Sebab jika jawabannya tidak, maka sesungguhnya yang sedang kita rayakan bukan semangat pengorbanan Ibrahim. Yang kita rayakan hanyalah ritual tahunan di tengah peradaban yang terus melahap alamnya sendiri.
