Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Penonaktifan puluhan ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Makassar memunculkan kekhawatiran terkait akses layanan kesehatan warga kurang mampu.
Berdasarkan data, sebanyak 38.760 jiwa dinyatakan nonaktif pada 2026 setelah pemutakhiran Data Kesejahteraan Nasional oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menegaskan masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah kota telah menyiapkan skema pelayanan alternatif berbasis identitas kependudukan.
“Kalau PBI-nya tidak aktif, yang bermasalah itu biasanya hanya saat mau berobat di rumah sakit tipe D ke atas. Karena di RS Kemenkes atau provinsi tetap harus pakai BPJS atau PBI yang aktif,” ujarnya, Rabu (11/02).
Namun demikian, layanan kesehatan dasar dipastikan tetap dapat diakses warga. “Di Puskesmas cukup bawa KTP atau KK warga Makassar sudah bisa dilayani kembali,” jelas Politisi muda PKB itu.
Ia menerangkan, jika penyakit pasien tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka pemerintah kota menyiapkan rujukan ke rumah sakit milik daerah.
“Kalau tidak bisa ditangani Puskesmas, Pemkot menyediakan Rumah Sakit Daya. Di sana memang sudah dianggarkan untuk membiayai warga Makassar, cukup bawa KTP atau KK sudah bisa dilayani,” katanya.
Meski menjadi penyangga utama, pelayanan di RS Daya diakui masih menuai keluhan masyarakat. Komisi D DPRD Makassar pun mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan manajemen rumah sakit.
“Tingkat pelayanan memang tidak bisa 100 persen sempurna, pasti ada kekurangan. Tapi kami sudah menekan Dinas Kesehatan dan Kepala RS Daya untuk terus meningkatkan pelayanan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” tegasnya.
Selain kualitas layanan, persoalan jarak tempuh warga menuju RS Daya juga menjadi sorotan. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota.
“Kendala lain itu transportasi. Warga yang jauh dari RS Daya mengeluh aksesnya. Biasanya anggota dewan siapkan ambulans di dapil masing-masing untuk membantu,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD juga mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan baru milik pemerintah kota.
“Kami sering sampaikan ke Pak Wali Kota dan SKPD terkait agar pembangunan Rumah Sakit Jumpandang Baru diperhatikan. Ini solusi untuk wilayah yang terlalu jauh dari RS Daya,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan rumah sakit tambahan menjadi kebutuhan mendesak, mengingat saat ini Pemkot Makassar baru memiliki satu rumah sakit sendiri.
“Sekarang rumah sakit pemerintah kota itu cuma satu, di RS Daya. Jadi pembangunan fasilitas kesehatan harus jadi prioritas. Kesehatan ini parameter kota yang ingin menjadi kota dunia,” tukasnya.
