Pembangunan Inklusif di Indonesia Masih Timpang, Ini Sorotan Difabel

Suasana Semiloka Kebijakan Penganggaran Berperspektif Disabilitas dan Kelompok Rentan di Jogja beberapa waktu lalu. Dokumentasi Istimewa

Harianjogja.com, JOGJA— Ketimpangan pembangunan bagi kelompok difabel masih menjadi persoalan yang disoroti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Deklarasi Pembangunan Inklusif Berkelanjutan 2026 yang disepakati melalui Semiloka Kebijakan Penganggaran Berperspektif Disabilitas dan Kelompok Rentan di Jogja.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Ohana Indonesia, Risnawati Utami, menilai masih terdapat jarak lebar antara komitmen yang tertuang dalam regulasi dan kenyataan yang dihadapi penyandang disabilitas. Menurut dia, peningkatan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) yang diklaim pemerintah belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kelompok difabel di lapangan.

"Prinsip No One Left Behind dan pendekatan hak asasi manusia sebagai kewajiban hukum negara yang telah meratifikasi CRPD harus menjadi dasar perencanaan serta penganggaran agar penyandang disabilitas, khususnya perempuan, anak, dan lansia, tidak ditinggalkan," kata Risnawati dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/8/2026).

Capaian SDGs Baru 13,72 Persen

Risnawati mengatakan Ohana Indonesia bersama koalisi nasional dan internasional telah mendorong keterlibatan kelompok rentan dalam penyusunan Agenda 2030 sejak 2013. Namun, hingga 2026, sejumlah persoalan mendasar dinilai belum terselesaikan.

Dia menyoroti alokasi anggaran yang belum memadai serta konsep duty bearer yang masih kerap diabaikan. Akses penyandang disabilitas terhadap layanan kesehatan berkualitas juga belum sepenuhnya terjamin.

Persoalan tersebut mencakup intervensi dini, alat bantu, kesehatan reproduksi, hingga kesehatan mental berbasis persetujuan.

Berdasarkan penilaian berbasis persepsi organisasi masyarakat sipil, capaian SDGs di Indonesia pada 2025 baru mencapai 13,72%.

Sejumlah indikator juga menunjukkan ketimpangan yang masih tinggi. Kemiskinan ekstrem pada kelompok difabel tercatat sebesar 2,69%, sedangkan partisipasi angkatan kerja hanya 25,46%.

Pada sektor pendidikan, angka putus sekolah penyandang disabilitas usia 13–15 tahun mencapai 22,48%.

Anggaran Diminta Berbasis Hak Asasi Manusia

Atas kondisi tersebut, Risnawati mendesak pemerintah melakukan reformasi kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada kelompok rentan. Menurut dia, kebijakan politik dan pengelolaan anggaran negara perlu meninggalkan pendekatan amal (charity) maupun pendekatan medis.

Pendekatan tersebut didorong untuk beralih menjadi pendekatan berbasis hak asasi manusia atau Right-Based Approach.

Deklarasi Pembangunan Inklusif Berkelanjutan 2026 juga memuat sejumlah tuntutan dalam perencanaan dan penganggaran. Salah satunya adalah memasukkan biaya tambahan yang muncul akibat disabilitas atau extra cost of living ke dalam APBN.

Selain persoalan anggaran, deklarasi tersebut menuntut pembenahan sistem data terpilah dan peningkatan partisipasi bermakna kelompok rentan. Jaminan aksesibilitas di perguruan tinggi serta tata ruang kota juga menjadi bagian dari tuntutan agar pembangunan inklusif dapat diwujudkan.

"Dengan kegiatan ini kami memproyeksikan arah hukum dan kebijakan yang berprinsip pada penegakan hak asasi manusia sebagai komitmen negara dalam meratifikasi seluruh UN Human Rights Treaty di Indonesia," pungkasnya.

Deklarasi tersebut menempatkan penganggaran sebagai salah satu instrumen penting untuk memastikan prinsip No One Left Behind tidak berhenti sebagai komitmen kebijakan, tetapi diterapkan dalam pembangunan yang menyentuh kehidupan penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.