Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah mengakui kualitas layanan internet di Indonesia masih belum optimal meski infrastruktur jaringan telekomunikasi telah menjangkau hampir seluruh wilayah berpenduduk.
Persoalan kecepatan akses dan keterjangkauan tarif kini menjadi tantangan utama di tengah percepatan transformasi digital nasional.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria mengatakan, dari sisi pemerataan jaringan, Indonesia telah mencatat capaian signifikan dengan cakupan mencapai 97 persen wilayah yang dihuni masyarakat. Namun, angka tersebut dinilai belum sejalan dengan kualitas layanan yang diterima pengguna.
“Jaringan telekomunikasi kita sudah meng-cover 97 persen wilayah yang didiami di Nusantara. Dari sisi lanskap sudah baik, tetapi kualitas internet kita masih harus ditingkatkan,” kata Nezar dalam keterangannya, Rabu (27/05).
Menurutnya, persoalan konektivitas saat ini tidak lagi semata soal menghadirkan jaringan ke lebih banyak wilayah, melainkan memastikan masyarakat memperoleh internet cepat, stabil, dan dengan harga yang terjangkau.
Hal itu dinilai mendesak karena kebutuhan internet kini menjadi fondasi utama berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, administrasi publik, hingga pengembangan usaha berbasis digital.
Pemerintah pun mulai mendorong skema internet murah berkecepatan tinggi sebagai solusi mempersempit kesenjangan digital. Salah satu target yang digulirkan yakni layanan internet 100 Mbps dengan tarif sekitar Rp100 ribu per bulan.
“Kalau kita bisa menyediakan internet 100 Mbps dengan harga Rp100 ribu, ini akan menjadi game changer. Ini bukan hanya soal koneksi internet, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses digital yang lebih setara,” ujarnya.
Nezar menilai pemerataan akses digital harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kualitas infrastruktur agar manfaat ekonomi digital tidak hanya dirasakan kelompok tertentu. Menurut dia, masyarakat harus didorong menjadi pelaku produktif di ruang digital, bukan sekadar konsumen teknologi.
“Kita ingin akses digital ini semakin inklusif. Jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal hanya karena tidak mampu mengakses internet yang berkualitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, tantangan geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari ribuan pulau membuat pembangunan konektivitas membutuhkan pendekatan yang adaptif serta kolaborasi lintas sektor.
Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan operator telekomunikasi, pelaku industri, hingga berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan internet nasional.
Di sisi lain, kebutuhan bandwidth nasional diperkirakan terus melonjak seiring berkembangnya teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), cloud computing, Internet of Things (IoT), dan ekspansi ekonomi digital.
“Ke depan kebutuhan bandwidth kita akan semakin besar. Karena itu, kualitas internet dan keterjangkauan harga harus berjalan bersama,” kata Nezar.
Pemerintah berharap perbaikan kualitas internet tidak hanya mempercepat transformasi digital, tetapi juga membuka akses pendidikan, memperluas peluang usaha masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia di level global.
