4 hours ago
3
Harianjogja.com, SLEMAN—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia yang berencana merancang kebijakan mengenai perlindungan anak-anak di ruang digital khususnya media sosial (medsos). Peningkatan literasi digital dan kecakapan digital dianggap menjadi satu langkah awal untuk perlindungan anak di ruang digital.
Pakar digital sekaligus peneliti Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hafiz Noer berpendapat pemerintah perlu menentukan metode dan sasaran dalam wacana kebijakan ini. Menurut Hafiz penetrasi literasi digital dan adaptasi masyarakat sejatinya bukanlah inisiatif baru. Malahan gerakan masyarakat dan lembaga non pemerintah saat ini sudah merintis berbagai program untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, baik melalui platform maupun edukasi.
"Saya kira hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi kebijakan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kominfo. Kami di CfDS bersama Kominfo dan LSM lain juga telah bersinergi dan masih berjalan sampai sekarang," kata Hafiz pada Sabtu (18/1/2025).
BACA JUGA : Warga Sepakat Larang Anak Gunakan Media Sosial
Selain itu Hafiz menilai penting bagi pemerintah untuk melihat sebuah kebijakan sebagai langkah progresif, bukan hanya inisiatif baru. Apa yang telah dilakukan sebelumnya lanjut dia perlu dievaluasi untuk melihat kekurangan dan menentukan langkah yang akan diambil.
Menurut Hafiz perlindungan anak-anak di ruang digital bisa dimulai dengan peningkatan literasi digital dan kecakapan digital. Mata pelajaran literasi digital sempat diusulkan agar dimasukkan dalam kurikulum merdeka. Jenis pelajaran ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Sayangnya, pembelajaran digital ini pada akhirnya tidak dimasukan sebagai mata pelajaran utama melainkan hanya sebagai bimbingan belajar. "Dibedakan antara kecakapan digital dan literasi digital. Memang penting untuk memahami cara menggunakan perangkat Word, membuat coding, tapi jauh lebih penting untuk mempelajari etiket dan netiket berdigital," tegas Hafiz.
Untuk membuat masyarakat lebih selektif dan bijak di ruang digital, menurut Hafiz literasi digital seharusnya menjadi prioritas dengan memposisikan masyarakat sebagai pengguna. Selain pembelajaran, pemerintah mempunyai pilihan untuk menelaah kebijakan-kebijakan perusahaan penyedia platform digital seperti X, Meta, YouTube, TikTok, dan lainnya. Beberapa platform, khususnya media sosial telah mengembangkan content guidelines atau community guidelines untuk menyaring informasi. Seperti pada platform X misalnya, terdapat fitur community notes yang memungkinkan pengguna menambahkan catatan atau melabeli konten misinformasi.
"Kita tidak bisa mengeneralisir kebutuhan dan kondisi literasi digital, karena setiap platform menggambarkan pengguna yang berbeda. Tapi menurut saya masih perlu banyak upaya," katanya.
Dampak digitalisasi ini tidak hanya mengenai pada anak-anak saja, namun juga orang tua dan lansia. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan bagi seluruh lapisan masyarakat. Urgensi literasi digital bisa dilihat dengan berbagai perkembangan misinformasi seperti penggunaan DeepFake dan AI Generatif.
Hal itu, kata Hafiz, bisa dilihat dalam survei nasional oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap 1.200 masyarakat Indonesia. Yang mana dalam survei itu menunjukkan 33,3% dari 11,8% responden yang pernah melihat konten DeepFake menyatakan percaya konten tersebut benar. Parahnya, 4,1% responden yang melihat konten DeepFake lainnya mengaku pernah membagikan konten tersebut.
BACA JUGA : 60 Kampus di Jerman Tak Lagi Gunakan Media Sosial X, Ini Alasannya
Melihat masifnya produksi konten digital dan persebarannya, Hafiz tak menampik bila pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karenanya Hafis mengatakan jika Komdigi bisa berkolaborasi dengan aliansi anti-hoaks dan pakar-pakar digital di masyarakat.
"Kami di CfDS punya berbagai program kerja sama dengan organisasi lain seperti Mafindo. Harapannya gerakan masyarakat ini bisa terus didukung oleh pemerintah," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
