Pemerintah Siapkan Atura Pembatasan, Ini Jenis Mobil Dilarang Beli Pertalite

Ilustrasi BBM/Ist. dok. Pertamina Patra Niaga

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah tengah mematangkan skema pembatasan pembelian Pertalite agar subsidi bahan bakar minyak (BBM) lebih tepat sasaran. Jenis dan spesifikasi kendaraan menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan untuk menentukan konsumen yang masih dapat membeli Pertalite.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang mengkaji mekanisme pembatasan berdasarkan kendaraan yang digunakan masyarakat. Menurut dia, jenis kendaraan dapat menjadi salah satu gambaran tingkat kesejahteraan pemiliknya.

“Kami [mengacu] berbasis daripada jenis kendaraannya. Dari jenis kendaraan kan mencerminkan desil,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menata penyaluran BBM bersubsidi berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi atau desil 10 menjadi salah satu kelompok yang dipertimbangkan untuk dibatasi dalam pembelian Pertalite.

Mobil Mewah Berpotensi Tak Bisa Beli Pertalite

Pemerintah memberikan sinyal bahwa kendaraan mewah berpotensi masuk dalam kelompok yang dibatasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut spesifikasi kendaraan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembatasan pembelian BBM subsidi.

“Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Keuangan] tadi,” kata Bahlil.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mobil mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz menjadi contoh kendaraan yang dinilai tidak semestinya menggunakan BBM bersubsidi.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan daftar merek maupun tipe kendaraan yang nantinya dilarang membeli Pertalite. Artinya, pemilik kendaraan tertentu belum otomatis akan kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi sebelum aturan final diterbitkan.

Pembatasan Pertalite Dikaitkan dengan Desil

Selain kendaraan, pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam menyusun kebijakan pembatasan Pertalite.

Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dalam skema yang digunakan pemerintah, desil 10 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Pendekatan tersebut ditujukan agar subsidi energi lebih banyak diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga melihat adanya kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif mampu yang masih menggunakan BBM bersubsidi.

Namun, penerapan kebijakan berbasis desil menghadapi tantangan karena sejumlah masyarakat menemukan data status kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi mereka saat ini.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan subsidi berbasis data, terutama untuk menghindari masyarakat yang sebenarnya berhak justru kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi.

Pemerintah Cari Mekanisme Pembatasan yang Praktis

Bahlil sebelumnya telah bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (11/8/2026) untuk membahas rencana penataan subsidi BBM.

Pemerintah menilai anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun perlu diarahkan secara lebih tepat sasaran. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat yang masuk kelompok ekonomi atas.

Karena itu, pemerintah mencari metode yang lebih praktis untuk mengidentifikasi konsumen yang berhak membeli Pertalite. Jenis serta spesifikasi kendaraan menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan selain penggunaan data sosial ekonomi.

Hingga kini, pembahasan aturan tersebut masih berlangsung. Pemerintah belum mengumumkan secara final daftar kendaraan yang akan dilarang membeli Pertalite maupun mekanisme penerapan pembatasannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis