Pemerintah Turunkan Harga Pupuk, Petani di Cilacap Sambut Gembira

Harianjogja.com, CILACAP - Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Margo Sugih, Desa Kalijaran, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengapresiasi kebijakan pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang dinilai dapat meringankan beban biaya produksi petani.

“Bagi kami selaku pelaku pertanian sangat mendukung keputusan pemerintah tersebut karena dapat mengurangi ongkos produksi yang selama ini terus naik,” kata Ketua Gapoktan Margo Sugih Priyatno di Desa Kalijaran Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, Jumat.

Menurut dia, kebijakan penurunan HET pupuk bersubsidi seperti urea dari Rp112.500 per sak menjadi Rp90.000 per sak dan NPK dari Rp115.000 per sak menjadi Rp92.000 per sak akan sangat membantu petani, terutama menjelang musim tanam.

Ia mengatakan selama ini biaya pertanian tidak hanya untuk pembelian pupuk, tetapi juga mencakup ongkos pengolahan tanah, perawatan tanaman, serta upah tenaga kerja harian.

Oleh karena itu, kata dia, turunnya harga pupuk diharapkan bisa memberi ruang bagi petani untuk menekan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi usaha tani.

“Dengan harga pupuk turun, petani bisa menyisihkan uangnya untuk kebutuhan lain. Apalagi harga gabah saat ini masih relatif stabil, sekitar Rp6.500 per kilogram, jadi petani ada keuntungan yang lumayan,” katanya.

Temukan lebih banyak

Semarang

Kota Semarang

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Pertanian atas perhatian terhadap sektor pertanian.

Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Sekarang penduduk terus bertambah, tapi lahan tidak bertambah. Maka kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani ini sangat tepat untuk menjaga ketahanan pangan,” katanya.

Selain itu, ia mengharapkan pemerintah juga melakukan pengawasan ketat agar harga pupuk bersubsidi di tingkat petani sesuai dengan harga resmi atau HET yang ditetapkan.

Menurut dia, hal itu karena dalam praktik di lapangan, acapkali ditemukan kasus harga pupuk yang lebih tinggi dari ketentuan akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.

“Kami berharap harga yang sudah ditetapkan pemerintah benar-benar sampai ke petani. Jangan sampai nanti di tingkat bawah justru naik dari harga resmi. Pengawasan harus diperketat,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pembenahan data petani dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.

Menurut dia, masih banyak petani yang belum tercatat karena status lahan kontrak atau belum memperbarui data.

“Banyak petani yang belum punya daftar RDKK karena data kepemilikan lahannya belum valid. Kami harap penyuluh dan pengecer bisa mendampingi agar petani bisa segera memperbaiki datanya,” kata dia.

Lebih lanjut, Priyatno mengakui dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menunjukkan perbaikan cukup signifikan, antara lain melalui stabilitas harga gabah dan peningkatan nilai jual komoditas hortikultura..

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendorong serapan hasil pertanian karena saat sekarang banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lebih memilih membeli langsung dari petani ketimbang distributor.

Bahkan, SPPG membeli komoditas pertanian dengan harga yang cukup bagus, seperti selada di kisaran Rp30.000-Rp35.000 per kilogram.

Selain itu, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah kering panen (GKP) yang sebesar Rp6.500 per kilogram turut berdampak terhadap kesejahteraan petani.

Selanjutnya, kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi merupakan langkah strategis yang selaras dengan upaya menjaga kemandirian pangan nasional.

“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan, sehingga kalau sektor ini kuat, negara juga kuat. Jadi kami berharap kebijakan ini berlanjut dan benar-benar dirasakan oleh seluruh petani,” kata Priyatno menegaskan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara