ilustrasi penyaluran bansos (dok. Ist)KabarMakassar.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemutakhiran data penerima bantuan sosial berbasis sistem desil diyakini akan membuat intervensi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran.
Sistem ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan secara lebih rinci. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, penggunaan data berbasis desil masih berada pada tahap awal implementasi. Pemerintah membutuhkan waktu untuk memastikan kualitas data yang digunakan benar-benar solid dan akurat.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap dampak kebijakan tersebut baru dapat dilakukan setelah berjalan dalam satu siklus anggaran.
“Lebih tajam. Pasti lebih tajam nanti. Karena targeted kan. Dan ini baru kita mulai ya, di tahun ini belum bisa diukur. Tentu mengukurnya tahun depan. Jadi dengan adanya data ini kita lebih targeted,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini memfokuskan intervensi pada kelompok masyarakat dalam desil terbawah. Kelompok ini dinilai sebagai lapisan masyarakat yang paling membutuhkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup.
Prioritas pada desil bawah juga diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem. Jika kebutuhan kelompok paling rentan telah terpenuhi dan anggaran masih tersedia, intervensi akan diperluas secara bertahap.
“Sudah fokus kita di desil 1, desil 2. Kalau masih ada alokasinya naikin desil 3. Nanti gitu kalau datanya sudah solid. Kalau desil 3 alokasi anggaranya masih ada, naikkan lagi. Karena kemudian targeted. Jadi sasaran kita itu jelas,” katanya.
Gus Ipul menambahkan, intervensi pemerintah tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan sosial tunai. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program pendukung yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Program tersebut dirancang untuk menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari tempat tinggal hingga layanan kesehatan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Dan kita intervensi dengan berbagai program. ada program bantuan sosial, ada bantuan pembangunan tidak layak huni, rumah tidak layak huni atau renovasi rumah, ada bantuan PBIJK untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan setiap keluarga rentan mendapatkan intervensi yang tepat. Dengan sistem data yang terhubung, pemerintah dapat memantau kondisi keluarga penerima secara berkelanjutan.
Pendekatan bertahap juga dinilai penting agar keluarga miskin dapat keluar dari kondisi rentan secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dalam jangka panjang.
“Begitu diintegrasikan dengan daerah, maka satu keluarga yang memang di kondisi paling rentan di bawah itu secara bertahap kita angkat pelan-pelan. Mulai dari anaknya, mulai dari yang usia produktif bisa mendapatkan penghasilan lewat kerja atau lewat usaha-usaha yang mereka rintis. Nah ini nanti kan kita satukan dengan program yang bagus,” pungkasnya.
