Infografik BPS Sulsel Profil Kemiskinan (Dok: Ist).
KabarMakassar.com — Angka kemiskinan di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Maret 2026 menunjukkan penurunan secara keseluruhan, namun tren berbeda terjadi di wilayah perdesaan.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat statistik (BPS) Sulsel pada 5 Agustus 2025, jumlah penduduk miskin turun ribuan orang, sementara kemiskinan di perdesaan Sulsel justru mengalami peningkatan.
Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat 669,63 ribu orang. Angka tersebut turun 15,51 ribu orang dibandingkan kondisi September 2025.
Secara persentase, penduduk miskin juga menurun dari periode sebelumnya. Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 berada di angka 7,24 persen, atau turun 0,19 poin persentase dibandingkan September 2025.
Namun, penurunan tersebut terutama terjadi di wilayah perkotaan. Persentase penduduk miskin perkotaan turun dari 5,17 persen pada September 2025 menjadi 4,65 persen pada Maret 2026.
Jumlah penduduk miskin perkotaan juga mengalami penurunan hingga berada di angka 210,43 ribu orang pada Maret 2026.
Kondisi berbeda terlihat di wilayah perdesaan. Persentase penduduk miskin justru meningkat dari 9,56 persen pada September 2025 menjadi 9,72 persen pada Maret 2026.
Kenaikan tersebut juga tercermin dari jumlah penduduk miskin perdesaan. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin di perdesaan tercatat 453,13 ribu orang.
Angka tersebut meningkat menjadi 459,20 ribu orang pada Maret 2026. Artinya, jumlah penduduk miskin perdesaan bertambah sekitar 6,10 ribu orang dalam periode tersebut.
Data itu menunjukkan penurunan kemiskinan secara agregat belum sepenuhnya terjadi merata. Ketika jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun, wilayah perdesaan justru mencatat peningkatan jumlah maupun persentase penduduk miskin.
Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin perkotaan dan perdesaan masing-masing berada di 210,43 ribu orang dan 459,20 ribu orang.
Dengan demikian, penduduk miskin di perdesaan masih menjadi bagian terbesar dari total penduduk miskin pada periode tersebut.
Tren tersebut menjadi perhatian karena penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan masih menyisakan persoalan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Data Maret 2026 memperlihatkan bahwa meski angka kemiskinan secara nasional turun 0,19 poin persentase, wilayah perdesaan justru bergerak berlawanan dengan kenaikan sebesar 0,16 poin persentase.
Kondisi ini menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan karakteristik dan persoalan yang berbeda antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.
