Suasana Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman saat Melakukan Pengawas di Stadion Barombong (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak bersikap pasif terhadap persoalan Stadion Barombong di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Hal itu disampaikan Srikandi PKS Sulsel usai melakukan pengawasan langsung ke lokasi stadion beberapa waktu lalu.
Diketahui, Stadion Barombong merupakan aset daerah bernilai besar dimana pembangunannya sudah dimulai sejak awal 2011, pada masa pemerintahan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang hingga kini belum dilanjutkan karena persoalan lahan, konstruksi hingga anggaran.
Menurut Yeni, meski belum bisa dimanfaatkan secara optimal akibat berbagai kendala, Pemprov Sulsel tidak bisa begitu saja diam.
“Pembangunan Stadion Barombong itu memang dari gubernur yang lalu. Setelah itu ada beberapa kendala yang terjadi, dan ini tidak boleh dibiarkan, meski tidak dituntaskan langsung, setidaknya Pemprov bergerak bertahap,” kata Yeni, melalui saluran telpon, Senin (02/02).
Ia mengakui, secara desain dan lokasi, Stadion Barombong sebenarnya memiliki daya tarik yang sangat kuat. Terutama karena posisinya yang berada di kawasan pesisir.
“Di jamannya Pak Syahrul Yasin Limpo, stadion itu bagus, keren, dan banyak pecinta bola juga mengakui itu. View-nya dekat pantai, itu nilai plus,” ujarnya.
Yeni menjelaskan, pada masa Gubernur Nurdin Abdullah, dilakukan kajian teknis oleh para ahli yang menemukan bahwa struktur bangunan stadion tidak cukup kuat untuk menampung kapasitas besar.
“Daya tampungnya direncanakan sekitar 30 ribu sampai 50 ribu penonton, tapi setelah dicek ahli, ternyata bangunannya tidak kuat. Ini membuat stadion sulit dipakai untuk event besar,” jelasnya.
Selain persoalan struktur, Yeni juga menyoroti masalah status lahan yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Ia menyebut adanya kewajiban penyerahan lahan dari pihak pengembang kepada pemerintah provinsi yang belum sepenuhnya clear.
“Ada kesepakatan penyerahan lahan, tapi masih ada satu hal yang belum terselesaikan. Ini yang membuat pemerintah provinsi ragu menganggarkan karena khawatir menjadi temuan,” katanya, merujuk pada persoalan dengan PT GMTD.
Meski begitu, Yeni menegaskan kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan stadion terbengkalai. Menurutnya, stadion sudah menelan anggaran ratusan miliar rupiah dan akan menjadi pemborosan jika tidak diselamatkan.
“Sayang sekali kalau tidak dicarikan solusi. Tapi tentu kita juga tidak boleh melanggar aturan administrasi. Yang penting jangan stagnan,” tegasnya.
Dalam pengawasan tersebut, Yeni menemukan bahwa Stadion Barombong masih digunakan oleh masyarakat, mulai dari anak-anak yang berlatih sepak bola hingga klub-klub lokal. Namun, kondisi fisik stadion dinilainya memprihatinkan, terutama dari sisi kebersihan dan fasilitas penunjang seperti toilet. Sehingga perlu adanya pembenahan termaksud ruang ganti untuk pemain.
“Kondisi kebersihannya cukup parah karena tidak ada biaya pemeliharaan yang memadai. Toiletnya juga bermasalah, tapi anehnya masih banyak yang datang dan menggunakan,” ungkapnya.
Yeni pun mendorong Pemprov Sulsel agar segera mengambil langkah konkret, mulai dari menyelesaikan persoalan administrasi lahan hingga melibatkan tenaga ahli untuk menguji ulang kekuatan bangunan secara bertahap.
“Pemerintah provinsi harus melibatkan pakar yang kompeten. Bangunan ini harus diuji ulang, dicari solusinya supaya bisa diperkuat. Jangan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Menurut Yeni, jika dikelola dengan baik, Stadion Barombong tidak hanya bisa diselamatkan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah (PAD).
“Selain menyelamatkan aset yang nilainya sangat besar, stadion ini punya potensi PAD. Kalau kita diam, tidak ada solusi. Tapi kalau kita bergerak dan punya niat, pasti ada jalan keluarnya,” tukas Yeni.
