PHRI DIY Berharap Homestay dan Kos Harian Juga Ditarik Pajak Akomodasi

Harianjogja.com, JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyebut terjadi penurunan okupansi hotel di DIY karena sebagian wisatawan memilih menginap di kos harian, homestay yang disewakan di desa wisata, villa, hingga rumah yang disewakan harian.  

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo mengatakan tidak masalah jika wisatawan memilih opsi tersebut. Ia menyebut yang menjadi masalah adalah penginapan semacam ini tidak terbebani dengan pajak akomodasi. Menurutnya hal ini menyebabkan biaya operasional turun, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru bocor.

Selain itu, kata Deddy, hospitality menjadi tidak terkontrol karena tidak ada pengawasan dari Pemerintah Daerah (Pemda). "Harapan kami mereka perlu juga dibina, diawasi, dan dikenai pajak akomodasi," ucapnya, Rabu (8/1/2025).

Deddy mengaku tidak ingin jika Pemda mengejar PAD dengan menekan anggota PHRI DIY yang sudah taat membayar pajak dan berizin. Sementara penginapan lainnya dibiarkan beroperasi tanpa dikenai pajak.

Ia mengatakan berdasarkan data sementara sepanjang 2024 rata-rata okupansi hotel di DIY sekitar 50%-65%. Sedikit turun dibandingkan dengan tahun lalu, di mana rata-rata okupansinya 60%-70%.

Dia menyebut kemungkinan penurunan okupansi di 2024 disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat. Serta adanya Pilpres, Pilkada, hingga himbauan pemerintah untuk mengurangi rapat-rapat di hotel.

Menurutnya tahun ini masih menantang bagi PHRI DIY, ditargetkan setidaknya capaiannya bisa sama dengan okupansi di 2024. Sebab penerbangan luar negeri baru ada dari Malaysia dan Singapura. "Perekonomian Indonesia juga belum baik-baik saja," jelasnya.

Peneliti Pusat Studi Pariwisata (Puspar) Universitas Gadjah Mada (UGM), Destha Titi Raharjana mengatakan wisatawan mencari akomodasi alternatif lain seperti homestay yang berlokasi di desa wisata ataupun di kampung wisata  untuk mendapatkan pengalaman tinggal bersama tuan rumah dan mendapatkan suasana baru.