KabarMakassar.com — Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung oleh rakyat menjadi melalui DPR terus memantik perdebatan tajam di ruang akademik.
Dalam diskusi publik bertajuk Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada, para pakar menyoroti dilema besar antara efisiensi politik dan keberlanjutan demokrasi lokal, di Kopitiam jalan Letjen Hertasning, Selasa (10/02).
Pakar Kebijakan Publik, Prof. Dr. Risma Niswaty, menilai sistem Pilkada menyimpan paradoks mendasar yang tidak bisa dilihat secara hitam-putih.
“Pilkada itu sama seperti data, sifatnya oksimoron. Di satu sisi tajam, di sisi lain tumpul,” ujarnya.
Menurutnya, Pilkada langsung memberi legitimasi kuat karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui direct mandate. Namun setelah dua dekade berjalan, sistem ini juga mengalami distorsi serius.
Ia mengaku mengalami langsung fase awal Pilkada langsung sejak pertama kali diterapkan pada 2005. Saat itu, praktik politik masih dalam tahap adaptasi.
“Awalnya semua masih naif, masih trial and error. Transaksional ada, tapi tidak sedahsyat sekarang,” katanya.
Kini, lanjut Risma, praktik transaksional justru meluas, bukan hanya di level kandidat dan partai, tetapi merembet ke pemilih hingga penyelenggara.
“Masyarakat kemudian ikut rusak. Bahkan penyelenggara juga jadi nakal, bahkan jahat,” tegasnya.
Isu biaya Pilkada menjadi salah satu alasan utama munculnya wacana perubahan sistem. Pilkada langsung dinilai menyedot anggaran besar, baik dari APBN, APBD, maupun dana pribadi kandidat.
“Cost politiknya besar sekali. Mahar, kampanye, serangan fajar, saksi semua harus balik modal,” jelas Risma.
Namun ia mengingatkan, memindahkan pemilihan ke DPRD tidak otomatis menghapus politik transaksional.
“Ruangnya bisa berubah, tapi polanya belum tentu hilang. DPRD juga mahal ongkos politiknya,” ujarnya.
Ia bahkan memperingatkan potensi munculnya parliamentary supremacy di tingkat lokal, di mana DPR menjadi aktor dominan atas eksekutif.
Shadow Representation dan Rantai Akuntabilitas. Risma menyebut pemilihan melalui DPRD berisiko melahirkan perwakilan semu atau shadow representation.
Dalam perspektif teori principal–agent, rakyat sebagai prinsipal akan terputus oleh DPRD sebagai agen perantara sebelum sampai ke kepala daerah.
“Akan ada rantai panjang akuntabilitas. DPRD di tengah bisa memperlambat bahkan membelokkan kepentingan rakyat,” katanya.
Akibatnya, legitimasi publik terhadap kepala daerah berpotensi melemah karena utang politik beralih dari rakyat ke DPRD.
Dari sisi fiskal, Pilkada lewat DPRD memang dinilai lebih hemat.
“Kalau di DPRD bisa memangkas biaya APBD 60 sampai 80 persen,” ungkapnya.
Namun efisiensi itu, menurut Risma, harus ditimbang dengan dampak sosial-politik yang muncul setelah 20 tahun Pilkada langsung mengakar di masyarakat. Ia memprediksi akan terjadi institutional shock bila sistem diubah drastis.
“Masyarakat sudah terbiasa memilih langsung. Perubahan bisa menimbulkan shock, bahkan instabilitas,” ujarnya.
Risiko lain adalah krisis legitimasi.
“Kepala daerah bisa dianggap boneka partai,” katanya.
Selain legitimasi, instabilitas pemerintahan juga dikhawatirkan meningkat. Jika kepala daerah dipilih DPRD, relasi eksekutif-legislatif dinilai lebih rentan konflik.
“Kalau DPRD sudah ill-feel, program pemerintah bisa ditolak habis-habisan,” jelasnya.
Koalisi politik, kata dia, berpotensi pecah di tengah jalan dan menghambat kebijakan publik.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Prof. Dr. H. Firdaus Muhammad menilai wacana perubahan sistem memang belum menjadi keputusan final, namun arah politik mulai terbaca.
“Bolanya sudah dilempar, menyerap kecenderungan publik. Tapi saya melihat arahnya ingin dikembalikan ke DPRD,” ujarnya.
Menurutnya, jika kekuatan eksekutif dan legislatif di tingkat nasional sepakat, perubahan sistem sangat mungkin terjadi.
“Kalau partai-partai di parlemen menginginkan, kemungkinan besar itu bisa diketuk palu,” katanya.
Namun ia menegaskan opini publik tetap bisa menjadi faktor penghambat.
“Kalau masyarakat tidak merestui, itu bisa membatalkan,” tambahnya.
Firdaus mengingatkan Indonesia pernah menjalani dua sistem sekaligus: pemilihan lewat DPRD di era Orde Baru dan Pilkada langsung pasca reformasi. “Kita punya pengalaman keduanya. Tinggal dievaluasi mana yang risikonya lebih besar,” ujarnya.
Ia menyoroti persoalan high cost politics sebagai tantangan utama Pilkada langsung, di mana biaya kandidat bahkan bisa melampaui anggaran negara.
Kedaulatan Rakyat Jadi Taruhan
Meski demikian, ia menilai pemilihan lewat DPRD tetap memiliki kelemahan mendasar dalam konteks kedaulatan rakyat.
“Secara substansi mungkin terwakili, tapi masyarakat tidak merasa terlibat. Tidak ada one man one vote,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa partisipasi langsung, demokrasi lokal akan melemah. “Kalau masyarakat tidak terlibat, kita omong kosong bicara demokrasi lokal,” katanya.
Kepala Daerah Berisiko Jadi Boneka
Firdaus juga menyoroti potensi dominasi partai politik bila Pilkada dikembalikan ke DPRD. “Pengendali utama pasti partai. Kepala daerah bisa jadi boneka,” ujarnya.
Situasi multipartai saat ini, lanjutnya, berbeda dengan era Orde Baru yang lebih terkonsolidasi. Perbaikan Sistem, Bukan Menghapus Pilihan Rakyat
Sebagai solusi, ia mendorong evaluasi Pilkada langsung tanpa mencabut hak pilih rakyat.
Beberapa opsi yang disorot antara lain pembatasan jumlah partai dan kenaikan ambang batas parlemen.
“Threshold bisa naik 5 sampai 6 persen agar partai tidak terlalu banyak,” katanya.
Langkah itu dinilai bisa menekan biaya politik tanpa mengorbankan demokrasi.
Diskursus perubahan sistem Pilkada kini berada di persimpangan, antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan legitimasi rakyat. Para akademisi mengingatkan, reformulasi sistem tidak boleh sekadar menghitung biaya, tetapi harus menjaga fondasi demokrasi.
“Harga mati menyelamatkan demokrasi adalah memperkuat pemilihan langsung, tapi dengan perbaikan,” tukas Firdaus.
