19 hours ago
10
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah pusat memberikan apresiasi tinggi terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Kota Padang. Dalam kegiatan monitoring Tim Satuan Tugas (Satgas) terkait penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) tambahan serta pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana, Kota Padang dinilai sebagai salah satu daerah percontohan yang berhasil menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat, terukur, dan terstruktur.
Penilaian tersebut disampaikan saat kunjungan tim monitoring pemerintah pusat ke kawasan pembangunan Huntap Bumi Perkemahan Pramuka di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah pusat terhadap pemanfaatan dana TKD tambahan yang digelontorkan untuk mendukung percepatan pemulihan daerah-daerah terdampak bencana. Berdasarkan hasil pemantauan melalui dasbor Satgas pusat yang mengukur 38 indikator penanganan pascabencana, Kota Padang menunjukkan capaian yang dinilai sangat baik.
Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga, menyampaikan bahwa Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, menjadi salah satu wilayah yang mampu bangkit lebih cepat dibandingkan daerah lain yang terdampak bencana.
“Kita mengucapkan apresiasi, Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang sebagai salah satu provinsi yang cukup cepat pulih di dalam pascabencana ini, dilihat dari berbagai indikator. Kami di pusat memiliki dasbor yang memonitor hampir 38 indikator dan Sumbar termasuk salah satu yang cukup bagus, termasuk juga Padang,” ujar Kastorius.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya terlihat dari pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga dari berbagai aspek penanganan pascabencana yang berjalan paralel. Mulai dari pembangunan hunian tetap dan hunian sementara, penyaluran dana tunggu hunian, distribusi bantuan sosial, pemulihan lahan pertanian, hingga rehabilitasi dan normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah daerah.
Kastorius menyoroti besarnya tanggung jawab yang diemban Kota Padang dalam pembangunan hunian tetap. Dari total target pembangunan huntap di Sumatera Barat, lebih dari 500 unit berada di Kota Padang atau sekitar seperempat dari keseluruhan target provinsi.
“Khusus di Padang, target dari pendirian huntap itu cukup besar di seluruh provinsi, sebanyak 500-an lebih. Seperempat dari seluruh provinsi ada di Kota Padang. Maka memang melihat tadi keterangan dari Pak Sekda, nampaknya dari perencanaannya sudah sangat bagus sekali, baik dari segi target maupun dari kondisi sekarang yang sudah kita lihat,” katanya.
Salah satu lokasi pembangunan yang menjadi perhatian tim monitoring adalah kawasan Huntap Bumi Perkemahan Pramuka di Balai Gadang. Di lokasi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 340 unit huntap bagi warga terdampak bencana.
Saat ini, sebanyak 39 unit rumah telah memasuki tahap akhir pengerjaan atau finishing dan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat korban bencana segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.
Pemerintah pusat juga menilai keberhasilan Kota Padang tidak terlepas dari perencanaan yang matang serta dukungan pendanaan melalui TKD tambahan senilai Rp371,85 miliar. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan hunian, tetapi juga mendukung penyediaan lahan, rehabilitasi infrastruktur, dan berbagai program pemulihan lainnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, mengatakan bahwa progres pelaksanaan program di Kota Padang menunjukkan hasil yang menggembirakan.
“Padang telah menerima TKD tambahan yang besarnya Rp371,85 miliar. Dan ini kami sudah melihat progres dan juga persiapannya cukup bagus. Dan termasuk juga sebenarnya untuk lahan, untuk pengadaan lahan huntap ini juga nantinya dibiayai dari TKD tambahan ini. Jadi kami apresiasi untuk Pemko Padang karena bisa bersinergi,” ujarnya.
Menurut Horas, pemerintah pusat akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan mampu mempercepat proses pemulihan yang sangat dinantikan masyarakat.
“Maka nanti kami akan melihat apakah semuanya sudah tepat sasaran dan tentunya TKD tambahan ini bisa melakukan realisasi percepatan, karena sangat ditunggu oleh masyarakat,” katanya.
Di luar capaian pembangunan fisik, Kastorius juga menyampaikan apresiasi khusus dari Menteri Dalam Negeri terhadap tingginya solidaritas yang ditunjukkan Pemerintah Kota Padang. Meski berstatus sebagai daerah terdampak bencana dan menerima tambahan dana dari pemerintah pusat, Kota Padang tetap menunjukkan kepedulian terhadap daerah lain yang mengalami musibah lebih berat.
Menurut Kastorius, Pemerintah Kota Padang mengalokasikan bantuan kemanusiaan sebesar Rp5 miliar untuk membantu proses pemulihan di tiga kabupaten di Provinsi Aceh yang terdampak bencana.
“Bapak Mendagri sangat mengapresiasi Kota Padang dengan semangat solidaritasnya. Karena Kota Padang juga sebagai yang terdampak dan mendapatkan TKD tambahan, namun tetap menyumbang ke provinsi yang terdampak berat di Aceh. Sumbangan Kota Padang itu saya kira ada Rp5 miliar dan disumbangkan ke tiga kabupaten di Aceh,” tutur Kastorius.
Pujian dari pemerintah pusat tersebut semakin mengukuhkan posisi Kota Padang sebagai salah satu daerah yang dinilai berhasil membangun sistem penanganan bencana yang terintegrasi. Dengan dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta kolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk lembaga kemanusiaan seperti Buddha Tzu Chi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di ibu kota Sumatera Barat itu terus menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Pemerintah berharap pembangunan huntap yang sedang berjalan dapat segera selesai sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
