Bendera PKB dan Kader (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) segera memasuki fase penentuan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia usai merampungkan pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap II.
Proses seleksi tingkat akhir ini digelar selama enam hari penuh, sejak 9 hingga 14 Januari 2026, dengan pendekatan penilaian yang lebih mendalam dan komprehensif.
Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Eksekutif, dan Legislatif, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim, menjelaskan bahwa UKK Tahap II menjadi instrumen utama DPP dalam memastikan kualitas kepemimpinan kader yang akan ditugaskan memimpin DPW di masing-masing daerah.
“UKK ini kami rancang dalam dua tahapan besar, yakni uji kelayakan dan uji kompetensi. Pada tahap awal, kami mengukur potensi kepemimpinan kader secara objektif dan ilmiah,” kata Gus Halim, Senin (12/01).
Ia mengungkapkan, pada tahap pertama, peserta UKK dinilai melalui berbagai indikator dasar kepemimpinan, mulai dari karakter personal, kemampuan bekerja sama, cara menghadapi tekanan dan tantangan, hingga kapasitas manajerial serta komunikasi. Seluruh proses tersebut menggunakan instrumen penilaian yang disusun secara saintifik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Hasil dari tahap awal itu kemudian menjadi pijakan untuk pendalaman pada UKK Tahap II. Menurut Gus Halim, pada fase inilah penilaian dilakukan secara lebih spesifik, personal, dan kontekstual, sehingga membutuhkan waktu yang relatif panjang.
“UKK tahap dua ini memakan waktu enam hari penuh karena kami ingin kesimpulan yang dihasilkan benar-benar representatif. Kami ingin memastikan kader yang ditugaskan sebagai Ketua DPW memang layak dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, indikator penilaian pada UKK Tahap II jauh lebih mendalam dibanding tahap sebelumnya. Jika pada tahap awal fokus pada aspek psikologi kepribadian, psikologi sosial, kemampuan analisis, dan komunikasi, maka tahap kedua lebih menitikberatkan pada gaya dan model kepemimpinan yang dimiliki setiap kader.
“Misalnya, apakah gaya kepemimpinannya lebih teokratik, demokratis, atau model lainnya. Tidak ada satu gaya yang paling benar. Yang terpenting adalah kecocokan antara gaya kepemimpinan dengan kondisi sosial, budaya, serta tantangan yang dihadapi daerah tersebut,” tegas Gus Halim.
Ia mencontohkan, daerah dengan karakter sosial dan geografis tertentu, seperti Papua, membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda dibanding wilayah lain. Karena itu, kesesuaian konteks lokal menjadi salah satu faktor krusial dalam penilaian UKK Tahap II.
“Di situlah fungsi penting UKK tahap dua. Kami ingin memastikan secara objektif bahwa kader A atau B memang tepat memimpin DPW PKB di daerah tertentu, bukan sekadar unggul di atas kertas,” jelasnya.
Meski demikian, Gus Halim menegaskan bahwa hasil UKK Tahap II belum menjadi keputusan final. Tahapan berikutnya adalah rapat Tim Koordinator DPP PKB yang akan membahas dan mematangkan penugasan Ketua DPW dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
“Kami menerima banyak masukan, baik dari internal DPP, DPW, maupun dari masyarakat. Semua kami hargai. Masukan itu tidak hanya menyangkut figur, tetapi juga kebutuhan daerah dan tantangan ke depan,” katanya.
Menurutnya, pendekatan ini dilakukan agar PKB dapat menugaskan pimpinan wilayah yang benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah, sekaligus mampu memperkuat konsolidasi partai di tingkat regional.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan PKB di daerah dipimpin oleh kader yang paling dibutuhkan, bukan hanya yang paling populer. Karena itu, proses ini kami lakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab,” pungkas Gus Halim.
