Tak Hanya NasDem, Gerindra dan PKS juga Desak Pemkot Defenitifkan Direksi PDAM Makassar

KabarMakassar.com – Desakan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera menetapkan direksi definitif Perumda Air Minum (PDAM) Makassar kian menguat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.

Tak hanya Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra dan PKS juga meminta Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin segera mengakhiri status pelaksana tugas (Plt) yang telah berlangsung lebih dari setahun.

Diketahui, jabatan direksi khususnya Direktur Utama PDAM telah diisi oleh dua pejabat berstatus Plt.

Hamzah Ahmad menjabat sebagai Plt Dirut sejak 21 April 2025 dan masa tugasnya diperpanjang pada 21 Oktober 2025.

Setelah masa jabatannya berakhir, posisi tersebut kemudian dipercayakan kepada Andi Syahrum Makkuradde yang saat ini juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Makassar

Ketiga fraksi menilai percepatan pelantikan direksi definitif menjadi kebutuhan mendesak di tengah ancaman musim kemarau panjang dan fenomena El Nino yang diperkirakan berdampak pada pasokan air bersih bagi warga Makassar.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Kasrudi, mengatakan PDAM membutuhkan pimpinan definitif yang memiliki kewenangan penuh untuk mengambil langkah strategis menghadapi potensi krisis air.

“Makassar berpotensi menghadapi kemarau panjang bahkan El Nino. Untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat membutuhkan jaminan ketersediaan air bersih. Karena itu, PDAM harus dipimpin oleh direksi definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis,” kata Kasrudi, Senin (1/6).

Anggota Komisi B DPRD Makassar itu menilai status Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan penting, terutama saat perusahaan daerah dituntut bergerak cepat menghadapi kondisi darurat.

“Kami meminta Pemerintah Kota Makassar segera menetapkan direksi definitif PDAM. Orang yang ditunjuk harus memiliki pengalaman dan memahami kondisi Kota Makassar. Jangan sampai ketika terjadi kekeringan atau krisis air, penanganannya justru terlambat karena keterbatasan kewenangan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Makassar, Azwar ST, meminta Wali Kota Makassar memberikan perhatian khusus terhadap lambannya penetapan direksi definitif PDAM.

“Harus ada atensi khusus dari wali kota terkait keterlambatan penetapan Direktur Utama PDAM. Pemerintah kota juga perlu menjelaskan kepada publik alasan belum ditetapkannya direksi definitif hingga hari ini,” kata Azwar.

Ketua Komisi C DPRD Makassar itu menilai kepemimpinan definitif dibutuhkan untuk memastikan kesiapan PDAM menghadapi potensi krisis air bersih yang diperkirakan terjadi saat musim kemarau.

“Pemkot harus segera memastikan kepemimpinan PDAM, apalagi ancaman kekeringan dan El Nino sudah di depan mata. Status Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis. Karena itu, tugas utama wali kota saat ini adalah segera melantik direksi definitif PDAM,” tegasnya.

Azwar menambahkan, penetapan jajaran direksi definitif merupakan langkah penting demi menjaga kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

“PKS dan saya selaku Ketua Komisi C DPRD Makassar mendesak Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, segera melantik jajaran direksi definitif PDAM. Demi kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umat, penetapan direksi definitif harus segera dilakukan,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menilai proses pelantikan direksi definitif tidak boleh lagi ditunda karena masa kepemimpinan Plt telah berlangsung cukup lama.

“Kami meminta Pemerintah Kota Makassar segera mempercepat pelantikan direksi definitif PDAM. Sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, masa jabatan Plt umumnya hanya enam bulan, sementara di Makassar sudah berlangsung lebih dari satu tahun,” ujar Ari.

Menurutnya, ancaman El Nino harus diantisipasi sejak dini melalui kebijakan yang cepat dan terukur agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu.

“BMKG sudah memberikan peringatan mengenai potensi El Nino yang cukup ekstrem. Kalau persiapan penanganan air tidak dilakukan sejak sekarang, tentu akan berdampak pada masyarakat. Apalagi beberapa wilayah di bagian utara dan daerah perbatasan kota mulai mengalami kekurangan air,” katanya.

Ari juga mengingatkan agar direksi yang ditunjuk nantinya merupakan figur yang memiliki kompetensi dan pengalaman di sektor pengelolaan air minum.

“Pengelolaan PDAM bukan tempat untuk coba-coba. Figur yang ditunjuk harus memiliki pengalaman dan kapasitas karena pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan,” tutupnya.

Navigasi pos