Suasana Penertiban Lapak Mandiri di Pasar Pamos (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Pamos, Kecamatan Mamajang, berlangsung tanpa gesekan.
Sebanyak 118 pedagang memilih membongkar lapak mereka secara mandiri, menandai keberhasilan pendekatan persuasif yang dijalankan pemerintah setempat.
Pemerintah kecamatan bersama kelurahan lebih dulu mengedepankan dialog intensif dan edukasi kepada para pedagang yang selama ini menempati fasilitas umum di Kelurahan Sambung Jawa.
Camat Mamajang, M. Rizal ZR, menegaskan pendekatan humanis menjadi kunci utama di balik keberhasilan tersebut.
“Total ada 118 pedagang dan semuanya membongkar lapaknya secara mandiri tanpa penertiban. Ini hasil dari pendekatan persuasif yang kami lakukan,” ujarnya, Selasa (05/05).
Menurutnya, proses penataan tidak dilakukan secara instan. Pemerintah memulai dari tahapan administratif, mulai teguran lisan hingga surat peringatan bertahap (SP1 hingga SP3), yang telah diselesaikan sebelum bulan Ramadan.
Alih-alih memicu konflik, pendekatan dialogis justru membangun kesadaran kolektif. Para pedagang bahkan lebih dulu membongkar lapaknya sehari sebelum jadwal penertiban dan memindahkan barang ke lokasi relokasi yang telah disiapkan.
“Alhamdulillah tidak ada perlawanan. Semua dilakukan secara mandiri,” tegas Rizal.
Dari total 118 pedagang, tercatat 13 bangunan permanen turut dibongkar. Sebagian pedagang bahkan telah berjualan hingga 20 tahun di sejumlah titik seperti Jalan Cenderawasih, Tanjung Bunga, Tanjung Alang, dan Tanjung Bira.
Pemerintah tidak hanya menertibkan, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi warga. Para pedagang difasilitasi pindah ke Pasar Sambung Jawa dan Pasar Senggol agar tetap dapat berjualan secara lebih tertata.
“Ada pedagang yang sebelumnya berjualan di depan pasar, kini diarahkan masuk ke dalam area pasar. Sebagian lainnya kami relokasi agar tetap nyaman berusaha,” jelasnya.
Penataan ini juga mengungkap variasi kondisi pedagang. Sebanyak 16 pedagang diketahui berjualan dari rumah, lima di depan ruko, dan 23 lainnya sebenarnya telah memiliki tempat di dalam pasar namun memilih berjualan di luar.
Selain penertiban lapak, pemerintah turut membongkar bangunan yang menutup saluran drainase serta membersihkan kawasan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum.
Ke depan, pengawasan akan diperketat selama tiga bulan. Aparat gabungan dari Satpol PP, Linmas, RT/RW, hingga unsur TNI-Polri akan rutin melakukan kontrol untuk mencegah kawasan kembali ditempati.
“Mulai besok akan ada pengawasan rutin. Ini untuk memastikan kawasan tetap tertib,” ujarnya.
Tak hanya itu, Dinas Pekerjaan Umum akan menangani perbaikan drainase pasca pembersihan, sementara Dinas Perhubungan disiagakan mengatur lalu lintas selama proses berlangsung.
Rizal menilai, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa penataan kota tidak selalu harus dilakukan dengan pendekatan represif.
“Pendekatan kami adalah komunikasi dan edukasi. Ketika pemerintah hadir dengan solusi, masyarakat juga ikut menjadi bagian dari perubahan,” tukasnya.
