18 hours ago
8
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah Kota Padang terus mematangkan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan tim monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.
Kedatangan tim monitoring Kemendagri tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pendampingan terhadap pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan yang diterima Pemerintah Kota Padang untuk penanganan dan mitigasi bencana.
Pemerintah Kota Padang sendiri memperoleh alokasi dana TKD tambahan sebesar Rp371,85 miliar yang secara khusus diperuntukkan bagi pembangunan berbagai infrastruktur penanganan bencana, rehabilitasi kawasan terdampak, hingga penguatan sistem mitigasi untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengungkapkan bahwa proses tender berbagai proyek yang dibiayai melalui dana tersebut telah resmi dimulai. Menurutnya, kehadiran tim monitoring dari pemerintah pusat menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
“Lebih dari Rp300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya. Dan Alhamdulillah tim monitoring dari kementerian pun juga hadir bersama, memberikan saran masukan dan kami pun juga menyampaikan tentang apa lagi tahapan-tahapan yang perlu kita bersamai,” kata Fadly.
Sebelum menggelar pertemuan di rumah dinas wali kota, tim monitoring Kemendagri bersama jajaran Pemko Padang telah meninjau langsung pembangunan hunian tetap (huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Dalam kunjungan tersebut, tim pusat memberikan apresiasi terhadap percepatan pembangunan dan langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam proses pemulihan pascabencana.
Menurut Fadly, pembangunan hunian tetap menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah. Tidak hanya untuk warga yang terdampak langsung akibat bencana, tetapi juga bagi masyarakat yang berpotensi direlokasi seiring pelaksanaan proyek-proyek pengendalian banjir dan infrastruktur yang dikerjakan oleh balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum.
“Khususnya kami menoticed tadi tentang pembangunan huntap. Bukan saja huntap bagi masyarakat yang terdampak, tapi juga huntap untuk masyarakat yang kemungkinan direlokasi karena pembangunan yang akan dilakukan oleh balai-balai Kementerian PU,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Padang berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya berhenti pada pembangunan hunian, tetapi juga mencakup penyediaan infrastruktur pendukung di kawasan relokasi, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih layak dan aman.
“Terima kasih atas apresiasi dari Tim Kemendagri, namun kami juga sangat berharap dukungan TKD dari pemerintah pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan, dan juga banyak lagi sebenarnya pembangunan-pembangunan infrastruktur, baik yang green infrastructure dan juga infrastruktur besar untuk penanganan banjir ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fadly menjelaskan bahwa Pemko Padang telah menyusun master plan penanganan banjir jangka panjang yang menggabungkan konsep infrastruktur ramah lingkungan atau green infrastructure dengan pembangunan infrastruktur skala besar.
Salah satu proyek strategis yang masuk dalam dokumen perencanaan tersebut adalah pembangunan dua embung besar yang diharapkan mampu menjadi solusi permanen dalam mengurangi risiko banjir di Kota Padang.
Namun demikian, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan megaproyek tersebut. Karena itu, Pemerintah Kota Padang meminta agar pembangunan dua embung tersebut mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Tadi kami juga menyampaikan bahwasanya di dalam master plan yang sudah kita susun, ada pembangunan dua embung besar yang saya rasa ini pun juga perlu dikawal bersama-sama. Tidak akan memungkinkan bagi Kota Padang saja merealisasikan dalam kerangka lima tahun ini,” ujar Fadly.
“Namun, kalau ini bisa menjadi special attention dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan infrastruktur ini pun juga bisa paripurna, sehingga masyarakat Kota Padang lebih nyaman lagi untuk mengantisipasi banjir-banjir besar ke depannya,” lanjutnya.
Melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pengawasan lintas kementerian, serta sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Pemko Padang berharap seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan tepat sasaran. Selain memulihkan kawasan terdampak, langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan Kota Padang dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
