Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 meninjau Kantor Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) MakkahKabarMakassar.com — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 menyoroti sejumlah aspek pelayanan jemaah Indonesia di Makkah menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Catatan yang disampaikan mencakup kesejahteraan petugas, kelayakan layanan jemaah, hingga penguatan koordinasi kesehatan antara Pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi.
Hal itu disampaikan dalam rangkaian kunjungan anggota Timwas Haji DPR RI di Makkah pada akhir pekan lalu. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan bagi jemaah Indonesia menjelang fase puncak ibadah haji.
Anggota Timwas Haji DPR RI 2026, Sari Yuliati, menyampaikan perhatian tersebut saat mengunjungi jemaah Indonesia di Hotel Lulua Al Masher No. 423, Makkah, Minggu (24/5/2026). Dalam kunjungan itu, ia menerima langsung sejumlah aspirasi dari jemaah terkait kebutuhan selama berada di Tanah Suci.
“Kami menerima beberapa catatan dari jamaah, terutama soal variasi menu makanan. Selain itu, mereka juga menginginkan perhatian terhadap kesejahteraan petugas,” kata Sari Yuliati.
Menurutnya, seluruh aspirasi dari jemaah akan dibawa dalam rapat bersama Amirul Hajj 1447 H/2026 M, Dubes RI/Konjen dan jajaran, Kadaker Makkah, KKHI, Staf Teknis, Ketenagakerjaan, dan Staf Teknis Imigrasi KJRI Jeddah. Langkah itu dilakukan agar berbagai catatan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti sebelum puncak ibadah berlangsung.
“Setelah ini kami akan rapat dengan Amirul Hajj dan Kementerian Haji untuk mengumpulkan aspirasi para jemaah , kemudian kita bahas bersama dan mencarikan solusinya,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini.
Sari menegaskan pelayanan terhadap jemaah tidak boleh berkurang dengan alasan apa pun. Menurutnya, keikhlasan jemaah dalam menjalankan ibadah harus tetap diiringi dengan pelayanan yang layak dari negara.
“Tidak ada satu pun yang kita tolerir yang memanfaatkan keikhlasan para jamaah dalam beribadah,” tegasnya.
Ia menambahkan kenyamanan dan kondisi kesehatan jemaah menjadi faktor penting dalam kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji. Dukungan layanan yang memadai dinilai menentukan kesiapan fisik jemaah saat memasuki Armuzna.
“Yang kita harapkan adalah jamaah bisa beribadah dengan sehat wal afiat sehingga bisa menjalankan rukun haji dengan khusyuk,” tuturnya.
Terpisah, anggota Timwas Haji DPR RI 2026 Nihayatul Wafiroh juga menyoroti layanan kesehatan saat melakukan peninjauan di Kantor Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Sabtu (23/5/2026). Ia menilai penguatan komunikasi strategis dengan otoritas kesehatan Arab Saudi menjadi kebutuhan mendesak menjelang puncak ibadah.
Menurut Nihayatul, sejumlah persoalan teknis di lapangan membutuhkan koordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Hal itu terutama berkaitan dengan kebijakan rujukan pasien dan penanganan jemaah sakit.
“Pemerintah Indonesia harus bisa melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Kementerian Kesehatan di Arab Saudi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang strategis,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut kepada Parlementaria.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang masih memerlukan sinkronisasi kebijakan, mulai dari rujukan pasien dari KKHI ke rumah sakit Saudi hingga ketentuan safari wukuf bagi jemaah sakit. Selain itu, mekanisme pemulangan dan perlindungan asuransi kesehatan juga dinilai perlu terus dikoordinasikan.
“Masih perlu kita diskusikan dan semoga nantinya ke depannya akan lebih baik lagi,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Di tengah berbagai tantangan itu, Nihayatul memastikan persiapan tenaga kesehatan terus dimatangkan untuk menghadapi Armuzna. Seluruh tenaga kesehatan dari Madinah disebut telah bergeser ke Makkah untuk memperkuat pelayanan.
“Teman-teman dari tenaga kesehatan di Madinah sudah merapat semua di Makkah. Semuanya akan terkonsentrasi di Armuzna untuk mem-backup seluruh kegiatan,” katanya.
Ia juga memastikan kebutuhan logistik medis mulai dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan layanan kesehatan selama fase puncak ibadah. Persiapan itu disebut menjadi bagian penting dalam mendukung perlindungan jemaah, khususnya lansia dan kategori risiko tinggi.
“Kita melihat beberapa persiapan sudah dilakukan, obat-obat dan sebagainya sudah disiapkan,” ujar Nihayatul.
Timwas Haji DPR RI menilai kesiapan layanan jemaah di Makkah harus didukung sistem yang responsif dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Dengan puncak ibadah yang semakin dekat, seluruh layanan diharapkan berjalan optimal agar jemaah Indonesia dapat beribadah dengan aman, sehat, dan nyaman.
