Tokoh Nasional Lanjutkan Gagasan Try Sutrisno soal UUD 1945

Harianjogja.com, JAKARTA—Puluhan tokoh lintas latar belakang, mulai dari aktivis, akademisi, hingga advokat, berkumpul di kawasan Angkasa Halim Perdanakusuma, Selasa (14/4/2026), untuk melanjutkan gagasan almarhum Try Sutrisno terkait dorongan kembali ke Pancasila dan UUD 1945.

Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi berbagai pihak yang memiliki kesamaan pandangan dalam menjaga arah ketatanegaraan Indonesia. Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya dr Zulkifli S Ekomei, Yudhie Haryono, Ichsanudin Noorsy, Wati Imhar, Hardjuno Wiwoho, serta politisi Partai Ummat, Gamari Soetrisno. Hadir pula putra Try Sutrisno, Taufik Dwicahyono, yang akrab disapa Cheppy.

“Tentu, niat kami kumpul di sini karena punya niat untuk meneruskan apa yang sudah diperjuangkan Pak Try Sutrisno untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945 asli,” kata dr Zulkifli usai acara.

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan di sejumlah daerah. Upaya tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai dampak perubahan UUD 1945 sekaligus pentingnya menjaga substansi konstitusi sebagai fondasi negara.

Menurutnya, forum ini mempertemukan individu-individu yang selama ini bergerak secara sistematis tanpa mencari sorotan publik. “Kalau ini diorganisir dengan baik, akan menjadi kekuatan alternatif untuk menyelamatkan Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Hardjuno Wiwoho menilai gagasan kembali ke UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari absennya Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai panduan pembangunan nasional. Menurutnya, sejak GBHN dihapus, arah pembangunan menjadi tidak konsisten karena bergantung pada visi pemerintahan yang berganti setiap periode.

“Ketika tidak ada GBHN, arah pembangunan menjadi tidak konsisten. Setiap lima tahun bisa berubah sesuai kepentingan politik masing-masing kekuasaan,” kata Hardjuno.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada pengelolaan fiskal negara yang cenderung berorientasi jangka pendek. Anggaran negara, kata dia, kerap terserap untuk kepentingan elektoral dibandingkan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

“Ribuan triliun selama 5-10 tahun habis untuk program demi kepentingan elektoral bukan desain panjang bangsa seperti dulu ada GBHN,” tandasnya.

Lebih lanjut, Hardjuno menekankan pentingnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Ia juga mendorong penguatan kembali fondasi konstitusi agar kebijakan publik tidak mudah terpengaruh kepentingan sesaat.

Menurutnya, gagasan kembali ke UUD 1945 harus dipahami sebagai upaya menghadirkan kembali arah negara yang jelas melalui haluan pembangunan nasional, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional yang telah berkembang.

“Tujuannya adalah menjaga keutuhan NKRI sekaligus memastikan negara punya arah yang pasti untuk kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh berjalan tanpa kompas,” ujarnya.

Sebagai informasi, Try Sutrisno merupakan Wakil Presiden RI periode 1993–1998 yang sebelumnya berkarier di militer hingga menjabat Panglima ABRI. Dalam berbagai kesempatan, ia konsisten menyuarakan pentingnya menjaga fondasi ideologis negara.

Ia juga menegaskan bahwa perubahan terhadap UUD 1945 sebaiknya dilakukan dalam bentuk adendum, bukan mengganti struktur dasar. Selain itu, ia mendorong dihidupkannya kembali GBHN sebagai pedoman pembangunan jangka panjang agar arah negara tidak berubah-ubah setiap pergantian pemerintahan.

Tak hanya itu, Try Sutrisno juga mengusulkan penguatan peran MPR melalui kehadiran utusan golongan agar representasi masyarakat lebih beragam dan tidak semata didominasi partai politik. Ia turut mengkritik kecenderungan liberalisasi dalam sistem politik, termasuk praktik pemilu langsung yang dinilai berdampak pada tingginya biaya politik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.