KabarMakassar.com — Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebut kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar berdampak pada kelancaran distribusi barang hingga aktivitas ekspor melalui Pelabuhan di Kota Makassar.
Ketua DPD GPEI Sulsel Arief R Pabettingi menyebut sekitar 3.500 unit truk bergerak dalam aktivitas angkutan barang yang berkaitan dengan kawasan pelabuhan Kota Makassar. Kondisi tersebut membuat ketersediaan Solar dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga rantai logistik yang ada di pelabuhan.
“Persoalan Solar yang terjadi saat ini bukan lagi semata-mata persoalan antrean kendaraan di SPBU. Bagi kami sebagai pelaku perdagangan dan ekspor, persoalan ini sudah menyentuh jantung perekonomian Sulawesi Selatan, yaitu logistik dan distribusi barang,” kata Arief usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG 3 kilogram di Sulsel dan Indonesia Timur di gedung sementara DPRD Sulsel Kantor Bina Marga, Rabu (16/09).
Menurut Arief, waktu yang dihabiskan kendaraan untuk mendapatkan Solar dapat menurunkan produktivitas angkutan. Jika kondisi tersebut berlangsung, keterlambatan bisa merembet hingga pergerakan kontainer dan jadwal pengiriman.
“Berdasarkan informasi yang kami terima dari pelaku usaha di lapangan, terdapat sekitar 3.500 unit truk yang bergerak dalam aktivitas angkutan barang yang berkaitan dengan kawasan pelabuhan Makassar,” ujarnya.
Ia menggambarkan rantai ekonomi yang bergantung pada pergerakan truk. Mulai dari sopir, perusahaan angkutan, forwarder, EMKL, gudang, depo kontainer, eksportir, importir hingga tenaga kerja.
“Truk bukan hanya kendaraan. Truk adalah salah satu urat nadi perdagangan. Ketika truk berhenti, aktivitas ekonomi di belakangnya ikut melambat,” tegasnya.
Arief mengatakan kekhawatiran utama pengusaha bukan hanya kondisi antrean yang terjadi saat ini. Persoalannya adalah potensi efek domino apabila pasokan Solar sulit diperoleh dalam waktu yang lebih panjang.
Ia menyebut kondisi tersebut dapat membuat truk terlambat, kontainer terlambat masuk pelabuhan, hingga eksportir berpotensi kehilangan batas waktu atau cut-off time pengiriman.
“Jangan sampai persoalan Solar membuat ekspor Sulawesi Selatan kehilangan momentum,” katanya.
Menurut dia, keterlambatan logistik juga dapat meningkatkan biaya pengiriman. Dalam kondisi tertentu, kontainer bahkan berpotensi tertinggal dari jadwal kapal sehingga pengiriman harus menyesuaikan jadwal berikutnya.
Karena itu, GPEI meminta pemerintah dan Pertamina memastikan ketersediaan Solar sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak meminta pelanggaran terhadap aturan subsidi. Yang kami minta adalah distribusi yang tepat, transparan, dan sesuai kebutuhan riil,” ujar Arief.
GPEI juga mendorong evaluasi data kebutuhan Solar dengan mempertemukan data kuota, kebutuhan riil, realisasi penyaluran, stok, jumlah kendaraan, dan konsumsi harian.
Arief menilai perkembangan aktivitas ekonomi harus ikut menjadi pertimbangan dalam menghitung kebutuhan energi.
“Kalau jumlah kendaraan bertambah, aktivitas pelabuhan meningkat, dan kegiatan ekspor berkembang, maka kebutuhan energi juga harus dihitung secara realistis,” katanya.
Selain itu, GPEI mengusulkan mekanisme pelayanan bagi kendaraan logistik yang memenuhi ketentuan agar angkutan barang ekspor, bahan baku industri, dan kebutuhan masyarakat dapat bergerak sesuai jadwal.
GPEI juga mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan DPRD Sulsel, Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, Pertamina, BPH Migas, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, kepolisian, asosiasi logistik, GPEI, dan asosiasi pengguna jasa transportasi.
“Tim ini harus mempunyai target yang jelas. Bukan hanya rapat, tetapi memantau, menyelesaikan, dan mengevaluasi,” tegasnya.
Di sisi lain, GPEI meminta transparansi data mengenai stok, penyaluran, kuota, kebutuhan, jumlah kendaraan, hingga kondisi antrean. Pengawasan juga dinilai perlu dilakukan pada seluruh mata rantai distribusi BBM.
Arief menegaskan dunia usaha tidak datang ke DPRD untuk meminta perlakuan khusus, melainkan kepastian agar kegiatan logistik tetap berjalan.
“Kami tidak datang ke DPRD untuk meminta perlakuan khusus. Kami datang untuk meminta kepastian, kepastian Solar, kepastian logistik, kepastian distribusi dan kepastian bahwa roda ekspor Sulawesi Selatan tidak boleh berhenti,” tukasnya.
