38 Koperasi Desa Merah Putih di Bantul Bakal Menyuplai MBG

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul terus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kolaborasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Langkah ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pasokan bahan pangan lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Fenty Yusdayati, menjelaskan bahwa sinergi antara SPPG dan KDMP menjadi bagian penting dari strategi Pemkab untuk menjaga rantai pasok MBG tetap lancar.

Ia menuturkan, pihaknya telah menggelar pertemuan antara perwakilan KDMP dan SPPG agar proses distribusi pangan bisa berjalan lebih efisien.

“Pelaksanaan ini kami jalankan atas arahan Bupati, agar KDMP bisa beroperasi rutin dan berkelanjutan. Salah satunya dengan mendekatkan mereka pada SPPG yang baru terbentuk,” ujar Fenty, belum lama ini.

Menurut Fenty, dari total 75 KDMP yang ada di Bantul, baru 38 koperasi yang siap beroperasi dan disinergikan dengan 22 SPPG baru yang akan aktif pada November ini.

Langkah tersebut dilakukan agar koperasi desa dapat segera terlibat dalam rantai penyediaan bahan pangan untuk MBG.

“KDMP kami dorong untuk merapatkan diri dan berkoordinasi dengan SPPG. Kami juga sudah memberikan data produk pertanian, perikanan, dan kelautan yang telah dikurasi oleh dinas terkait, agar yang disuplai ke SPPG adalah produk aman dan berizin,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam proses tersebut Pemkab juga melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di sejumlah desa. Saat ini tercatat delapan Gapoktan telah menyatakan siap menjadi pemasok komoditas seperti beras, bawang, dan sayur.

“Kami ingin memastikan komunikasi terarah agar tidak ada salah paham antara SPPG dan KDMP, terutama soal kualitas bahan,” imbuh Fenty.

Lebih lanjut, Fenty menegaskan bahwa kesiapan KDMP tidak hanya diukur dari modal finansial, tetapi juga dari kesiapan SDM dan fasilitas operasional.

“KDMP harus punya tenaga yang siap dan ruang operasional yang memadai, minimal dua ruang kecil untuk menyimpan stok bahan seperti beras dan telur,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul, Prapta Nugraha, menjelaskan bahwa pertemuan yang difasilitasi Pemkab tersebut mempertemukan sekitar 21 pelaku usaha SPPG dengan 38 KDMP.

Tujuannya agar kedua pihak saling memahami kebutuhan dan potensi kerja sama yang bisa dibangun.

“Harapannya, SPPG bisa memperoleh suplai bahan pokok berkualitas dari KDMP, dan KDMP bisa berkembang lewat kerja sama rutin dengan SPPG,” terang Prapta.

Ia menuturkan, bahan baku utama yang dibutuhkan untuk program MBG meliputi beras, lauk hewani seperti daging sapi, ayam, ikan, dan telur, serta produk nonhewani seperti tempe dan tahu. Pasokan ini diharapkan dapat diperoleh dari KDMP yang mengelola usaha berbasis sembako maupun hasil pertanian lokal.

“Sebagian besar KDMP yang hadir sudah memiliki usaha berjalan, seperti usaha sembako, sabun cuci, bahkan pemancingan. Kita dorong agar mereka bisa menjadi bagian dari rantai pasok MBG,” ujarnya.

Prapta juga mengakui masih ada kendala komunikasi antara KDMP dan SPPG, namun pertemuan ini menjadi solusi agar mereka bisa langsung berkoordinasi.

“Beberapa KDMP sebelumnya belum punya kontak langsung dengan SPPG, tapi setelah dipertemukan mereka bisa segera membangun jejaring,” katanya.

Meski kolaborasi ini belum bersifat wajib, Prapta memastikan Pemkab Bantul akan terus mendorong kerja sama SPPG-KDMP agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas.

“Kami tidak mewajibkan, tapi mendorong agar mereka bekerja sama. Jika SPPG mendapatkan suplai bahan berkualitas dari KDMP, dan KDMP bisa berkembang melalui kemitraan ini, tentu kedua pihak akan sama-sama tumbuh,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News