2 hours ago
6
Salah satu pedagang sembako di Pasar Beringharjo / Harian Jogja.
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng melalui Perum Bulog merupakan representasi kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat.
Program strategis ini dirancang khusus untuk memberikan bantalan ekonomi bagi warga berpenghasilan rendah di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok pada awal tahun 2026.
"Program ini diperlukan agar seluruh masyarakat berpenghasilan rendah sejumlah 33,2 juta (keluarga penerima manfaat) dapat merasakan salah satu kehadiran pemerintah," ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Pemerintah memastikan bahwa stimulus ekonomi kuartal pertama ini akan terus digulirkan secara masif hingga April mendatang guna menjamin pemerataan distribusi di seluruh pelosok negeri.
Dalam teknis penyalurannya, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak mendapatkan alokasi bulanan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Ketut menjelaskan bahwa distribusi yang berlangsung saat ini mencakup alokasi periode Februari hingga Maret 2026.
"Tentu, karena persiapan dan lain sebagainya yang dilakukan Bulog, ini sedang berlangsung. Tapi, distribusinya akan dilakukan Maret ini sampai April. Ada perpanjangan (distribusi) dan kami di Bapanas sudah membuatkan perpanjangan itu," imbuhnya.
Berdasarkan data pemantauan hingga 25 Maret 2026, realisasi bantuan telah menjangkau 382.529 penerima yang tersebar di 24 provinsi. Secara akumulatif, volume logistik yang telah berpindah tangan ke masyarakat mencapai 7,65 juta kilogram beras serta 1,53 juta liter minyak goreng.
Pemerintah mendorong Bulog untuk mempercepat sisa distribusi pada bulan April agar target sasaran 33,2 juta KPM dapat terpenuhi sesuai jadwal.
Program berskala nasional ini menyerap anggaran fantastis senilai Rp11,92 triliun. Kebijakan tersebut lahir dari hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) 2026 serta instruksi langsung Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.
Menariknya, jumlah penerima manfaat tahun ini mengalami lonjakan drastis dari sebelumnya hanya 18,2 juta menjadi lebih dari 33,2 juta jiwa.
Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan basis penerima terbesar mencapai 6,09 juta KPM, disusul Jawa Timur (5,63 juta) dan Jawa Tengah (5,07 juta).
Selain di Pulau Jawa, pemerintah secara signifikan meningkatkan jangkauan bantuan di wilayah Indonesia Timur. Provinsi Maluku, Maluku Utara, hingga seluruh wilayah Papua mengalami penambahan kuota penerima manfaat secara signifikan guna menekan kesenjangan akses pangan.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi besar menjaga stabilitas pangan nasional.
"Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Bapanas melaksanakan langkah strategis salah satunya penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng selama dua bulan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat," jelas Amran.
Melalui intervensi ini, pemerintah berh
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
