4 weeks ago
25
PADANG, KLIKPOSITIF – Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Barat bulan Januari 2026 mengalami deflasi -1,15% (mtm). Deflasi tersebut lebih dalam dari wilayah lain yang terdampak bencana seperti Aceh dan Sumatera Utara bahkan terdalam secara nasional. Deflasi yang dalam ini didukung oleh semakin membaiknya pasokan ditopang oleh respon aktif pemerintah untuk mengakselerasi recovery dampak bencana diantaranya melalui perbaikan sarana transportasi/distribusi serta kebijakan diskon tarif PAM.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumatera Barat, Andi Setyo Biwado mengatakan, lebih spesifik, menurut kelompok komoditas pangan bergejolak (volatile foods), deflasi didorong oleh penurunan harga komoditas hortikultura terutama cabai merah dan bawang merah.
“Penurunan harga komoditas hortikultura terjadi seiring normalisasi pasokan dari sentra produksi lokal serta masuknya pasokan dari Sumatera Utara dan Jawa. Deflasi lebih dalam tertahan oleh berlanjutnya inflasi pada beberapa komoditas pangan seperti beras dan tomat, dipengaruhi oleh faktor musiman serta terdampaknya sebagian lahan pertanian akibat bencana,” katanya melalui siaran pers yang diterima KLIKPOSITIF.com, Selasa (3/1).
Ia mengatakan, menurut kelompok Harga yang Diatur Pemerintah (administerd price), kebijakan pemerintah Kota Padang untuk memberikan diskon 50% tarif PAM memberikan sumbangan deflasi -0,12%. Sejalan dengan itu, berangsur normalnya lalu lintas dan jalur transportasi membawa dampak penurunan tarif angkutan antar kota 17,22% (mtm) dan memberikan andil deflasi 0,05%.
“Di sisi lain, tekanan inflasi pada Januari 2026 terutama bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang sejalan dengan tren kenaikan harga emas global di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi terbesar secara bulanan dengan andil 0,13% (mtm), diikuti oleh tomat, beras, ikan nila, dan ikan asin teri,” paparnya.
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK di Provinsi Sumatera Barat pada Januari 2026 tercatat mengalami deflasi. Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan deflasi terdalam sebesar -1,84% (mtm), diikuti oleh Kota Padang (-1,02%), Kabupaten Dharmasraya (-0,92%), dan Kota Bukittingi (-0,73%). Deflasi yang cukup dalam di Kabupaten Pasaman Barat sejalan dengan membaiknya pasokan komoditas hortikultura.
Meski demikian secara tahunan, Provinsi Sumatera Barat pada Januari 2026 masih mengalami inflasi di atas sasaran nasional. Inflasi Sumbar tercatat sebesar 3,92% (yoy), dipengaruhi oleh faktor low-base effect, terutama akibat penerapan diskon tarif listrik pada Januari dan Februari 2025. Selain itu, inflasi tahunan juga didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kenaikan harga mobil sebagai dampak pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pengaruh depresiasi nilai tukar rupiah. Pada sisi lain, harga komoditas pangan strategis seperti beras dan cabai rawit masih relatif tinggi meskipun telah menunjukkan tren perbaikan dibandingkan akhir tahun 2025.
Disisi lain, untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, KPwBI Sumbar bersama TPID Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui:
- Fasilitasi pertemuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Bappenas, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PUPR) dalam rangka akselerasi rekonstruksi sarana dan prasarana melalui Forum Dialog Ekonomi dan High Level Meeting (HLM) TPID;
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis TPID sebagai tindak lanjut HLM TPID untuk menjaga stabilitas harga pascabencana serta persiapan periode Ramadan dan Idul Fitri 2026;
- Intensifikasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak awal tahun, terutama menjelang bulan puasa dan Idul Fitri;
- Penguatan Kerja Sama Antar Daerah berbasis neraca pangan provinsi serta pemenuhan pasokan dari luar daerah;
- Perluasan program Sekolah Lapang DAUN dan DAUN BANGKIT guna meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat hilirisasi pangan;
- Penguatan komunikasi kebijakan untuk mempengaruhi persepsi dan ekspektasi masyarakat, termasuk kampanye diversifikasi konsumsi beras guna meningkatkan efektivitas stabilisasi harga beras.
“Ke depan, inflasi tahunan Sumatera Barat masih dihadapkan pada sejumlah risiko, antara lain risiko low-base effect, peningkatan permintaan pangan strategis menjelang Ramadan dan Idul Fitri, rigiditas konsumsi beras masyarakat, potensi aliran pasokan ke luar daerah akibat disparitas harga antarwilayah, serta berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan dan depresiasi nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, sinergi pengendalian inflasi TPID akan terus dioptimalkan untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali dalam rentang 2,5±1% (yoy) pada tahun 2026,” paparya.
