Tukang Becak berkonvoi bersama di sekitar kampus UGM saat peluncuran becak listrik, Kamis (20/12/2018) di Halaman Kantor Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. - Harian Jogja/Yogi Anugrah
Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY mendukung pengadaan becak listrik sebagai transportasi ramah lingkungan sekaligus ikon baru Jogja, khususnya di kawasan Malioboro.
Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menilai kehadiran becak listrik tidak hanya menjawab kebutuhan transportasi berkelanjutan, tetapi juga berpotensi menjadi ciri khas baru DIY yang selaras dengan semangat pengurangan emisi dan penataan kawasan wisata.
“Ini menunjukkan Pemda DIY akomodatif terhadap transportasi ramah lingkungan dan harapannya bisa memberi ciri khas bagi DIY, terutama di Malioboro. Ke depan, becak listrik ini diharapkan bisa menjadi tulang punggung ekonomi para pengayuh becak agar mereka hidup layak,” ujar Imam, Jumat (19/12/2025).
Menurut Imam, keberadaan becak listrik sangat relevan sebagai pengganti becak motor (bentor) yang selama ini dinilai tidak lagi memenuhi standar lingkungan. Mesin bentor yang umumnya merupakan mesin motor lawas dianggap berkontribusi signifikan terhadap polusi udara di pusat kota.
Meski demikian, Imam mengingatkan agar rencana pengadaan ini dilakukan dengan kajian matang, terutama dari sisi ekonomi dan skema pembiayaan. Ia menyinggung pengalaman uji coba sebelumnya yang sempat tidak berlanjut.
“Bentor itu mesinnya kebanyakan sudah lawas, dari aspek polusi jelas tidak memenuhi. Tapi pengadaan becak listrik ini juga perlu kajian mendalam, termasuk aspek ekonominya. Jangan sampai membebani APBD; jika bisa ditutup dari Dana Keistimewaan (Danais), tentu itu lebih baik,” katanya.
Imam juga menyoroti pentingnya kejelasan manajemen operasional. Ia menilai Dinas Perhubungan (Dishub) perlu memastikan keberadaan armada yang sudah disalurkan serta menetapkan zonasi operasional yang tegas.
“Ini tugas terutama Dinas Perhubungan untuk memastikan becak listrik itu sekarang di tangan siapa. Ketentuan operasionalnya harus jelas, apakah mencakup seluruh Kota Jogja atau difokuskan di Malioboro saja. Harus ada kebijakan khusus supaya eksistensinya benar-benar kelihatan,” ujarnya.
Selain armada, dukungan infrastruktur penunjang menjadi kunci. Imam menekankan perlunya penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di titik-titik pangkalan becak.
Terkait potensi gesekan dengan pemilik becak motor, Imam memuji kebijakan Pemda DIY yang berencana mengganti unit bentor milik warga dengan unit becak listrik baru. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret yang memanusiakan para pelaku usaha transportasi tradisional.
“Langkah itu bijak karena ada solusi. Kehilangan becak lamanya diganti dengan yang jauh lebih baik dan lebih ramah lingkungan,” ucapnya.
DPRD DIY berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kebijakan ini di lapangan. Jika muncul persoalan teknis maupun sosial, pihak legislatif siap melakukan pembahasan bersama komisi terkait untuk mencari solusi terbaik demi kemajuan pariwisata dan ekonomi masyarakat Yogyakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
