JOGJA–Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai kinerja keimigrasian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan tren positif, terutama dalam menyelaraskan fungsi pelayanan publik dengan penegakan hukum. Sinergi lintas sektoral serta kesiapan infrastruktur digital di pintu gerbang internasional dinilai menjadi modal penting menghadapi tantangan ke depan, termasuk rencana pembukaan embarkasi haji pada tahun 2026.
Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjen Imigrasi) DIY, Kamis. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, tersebut disambut hangat oleh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DIY, Junita Sitorus, beserta jajaran.
Dewi Asmara mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah yang ditempuh Kanwil Ditjen Imigrasi DIY dalam merespons dinamika pelintas batas. Menurut dia, prinsip kehati-hatian (prudent) yang diterapkan dalam penerbitan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, merupakan langkah preventif untuk menekan potensi penyalahgunaan dokumen di kemudian hari.
"Sinergi yang terbangun, khususnya melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dengan melibatkan Polri dan pemerintah daerah, sangat positif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun pelanggaran izin tinggal," ujar Dewi di sela-sela pertemuan.
Selain aspek pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), seperti Dasbor Keimigrasian dan sistem pencegahan dan penangkalan (cekal), dinilai mutlak diperlukan untuk menjamin keamanan negara.
Sebagai bentuk dukungan terhadap optimalisasi kinerja tersebut, Komisi XIII DPR RI berkomitmen mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana keimigrasian, khususnya di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memadai.
Kesiapan Haji dan Desa Binaan
Menanggapi apresiasi dan dukungan dari DPR RI, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DIY Junita Sitorus menyatakan bahwa hal tersebut menjadi dorongan moral bagi jajarannya untuk meningkatkan kualitas layanan. Junita menegaskan, pihaknya tengah fokus mempersiapkan dukungan keimigrasian bagi operasional YIA sebagai embarkasi haji pada tahun 2026.
"Dukungan dari Komisi XIII ini memperkuat komitmen kami. Selain persiapan embarkasi haji, prioritas kami adalah memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat melalui Desa Binaan Imigrasi. Tujuannya agar masyarakat memiliki literasi yang baik terkait migrasi aman dan terhindar dari kejahatan lintas negara," kata Junita.
Junita menambahkan, pendekatan menyeluruh (whole of government approach) akan terus dikedepankan untuk memastikan pelayanan keimigrasian di Yogyakarta tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga aman dan berkepastian hukum. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
