4 days ago
8
PADANG, KLIKPOSITIF — Pemerintah pusat membuka peluang lebih luas bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi untuk mendapatkan bantuan sosial. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumbar segera menggerakkan Dinas Sosial guna melakukan pendataan ulang masyarakat yang terdampak bencana dan kini masuk kategori miskin.
Pendataan ini menjadi langkah penting agar warga yang kehilangan sumber penghidupan akibat bencana dapat diusulkan sebagai penerima berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
“Anggarannya ada. Masyarakat terdampak bencana yang mengalami tekanan ekonomi dan menjadi warga miskin berhak mendapatkan PKH dan PBI. Dengan begitu, mereka bisa hidup lebih nyaman. Kalau sakit, bisa berobat secara gratis. Paling tidak dalam kurun satu tahun mereka mendapat PKH dan PBI,” ujar Tito Karnavian.
Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Selasa (13/1/2026).
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatera, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat baru saja melakukan pembersihan data penerima bantuan sosial. Dalam enam bulan terakhir, tercatat sekitar 3,97 juta penerima PKH dan PBI dinyatakan tidak lagi layak, seperti penerima yang telah meninggal dunia atau berstatus sebagai aparatur sipil negara.
“Setelah data dibersihkan, ada ruang anggaran yang bisa dimanfaatkan. Anggaran itu dapat digunakan untuk usulan baru, terutama bagi warga yang terdampak bencana. Kuncinya ada di bupati dan wali kota. Segera rekap datanya, serahkan ke saya, dan akan kami usulkan ke Kementerian Sosial,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk bergerak cepat. Ia menegaskan bahwa pendataan warga terdampak akan segera dipercepat agar masyarakat dapat langsung mengakses bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Kita akan mendorong bupati dan wali kota agar melakukan pendataan secara cepat dan akurat. Ini penting agar masyarakat yang benar-benar terdampak bisa segera mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan layanan kesehatan,” kata Mahyeldi.
Selain bantuan sosial, Mahyeldi juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk memanfaatkan opsi bantuan pangan. Menurutnya, daerah dapat mengajukan permintaan cadangan beras pemerintah kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
“Silakan segera direspons. Jika surat permintaan sudah disampaikan, insyaAllah sesuai dengan yang disampaikan Bapak Mendagri, bantuan pangan bisa segera diproses dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Gubernur Sumbar juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat tidak melakukan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana. Menurutnya, dukungan fiskal penuh sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan optimal demi kepentingan masyarakat. Salah satunya dengan tidak melakukan pemotongan TKD,” jelasnya.
