Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi (Dok: Ist)KabarMakassar.com — OJK terus memperkuat peran sektor jasa keuangan menjadi akselator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif dan tepat sasaran, khususnya pada sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal.
Sinergi antar-lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan, serta kementerian/lembaga teknis di sektor riil lainnya secara bersama, sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan, berbagai tantangan dinamika global saat ini tidak boleh menurutkan optimisme Indonesia.
“Justru inilah saat untuk kita membuktikan bahwa kekuatan Indonesia salah satunya adalah dari kekuatan ekonomi di daerahnya,” ucapnya, dikutip Rabu (27/05).
“Mari kita cintai Indonesia dengan bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang nantinya kita harapkan akan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional supaya Indonesia ke depan semakin maju dan semakin sejahtera,” tambahnya.
Menurut Friderica, sejak 2024 OJK telah mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang berfokus pada optimalisasi berbagai potensi ekonomi di daerah melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait untuk membangun ekosistem yang bisa mendukung pengembangan potensi ekonomi tersebut.
“Sampai saat ini Program PED telah diimplementasikan di 40 kabupaten dan kota dengan fokus pada sektor agrikultur dan ekonomi kreatif termasuk di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta,” paparnya.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko, mengatakan, Program PED diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar terhadap perekonomian daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
“Kita terus mendorong PED ini semakin luas agar bisa memberikan kontribusi yang nyata di daerah melalui berbagai kolaborasi yang bisa membangun ekosistem program prioritas di daerahnya,” ungkapnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga Pemerintah pusat senantiasa melakukan berbagai upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senantiasa digenjot dan diharapkan dapat mendorong perekonomian di daerah. Pemerintah juga mendorong digitalisasi melalui berbagai kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mendorong industri semikonduktor di daerah, proses hilirisasi, serta mempersiapkan SDM yang andal,” kata Airlangga.
Sedangkan Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun, mengatakan, sektor jasa keuangan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sehingga melalui pengaturan pembiayaan yang tepat sasaran akan membantu pemberdayaan UMKM dan memberikan penguatan daya beli masyarakat yang akan berdampak pada PDB.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada OJK yang selalu ingin mengkonsolidasikan semua tugas sektor jasa keuangan dengan pemerintah daerah, kemudian membangun akselerasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” terang Misbakhun.
Ia mengatakan, jika langkah tersebut menjadi tanggung jawab bersama dimana upaya pembangunan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia.
Wakil Menkeu Juda Agung, menjelaskan, bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi faktor penting dalam memberdayakan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa mendukung perekonomian nasional.
“Kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan ekonomi yang kuat,” ungkapnya.
Ekonomi daerah yang kuat bukan hanya memiliki anggaran daerah yang besar tetapi bagaimana daerah mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas dan produktivitas menjadi kesejahteraan.
“Pertumbuhan tidak dimulai dari angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai rumah tangga,” tuturnya.
