Oleh: Suci Ayu Kurniah P (Dosen, Pengkaji Linguistik dan Penulis)
KabarMakassar.com – Pernyataan orang nomor satu negeri ini, yang menyindir para pakar dengan ucapan yang cukup tajam, “Saking pintarnya, saking pintarnya jadi go….ok,” kembali memicu gelombang perdebatan hangat di tengah publik. Sorotan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, publik juga sempat dihebohkan oleh pernyataan beliau yang menyebut bahwa “kecerdasan tidak ditentukan oleh sekolah” saat peluncuran buku salah satu menteri di kabinetnya beberapa waktu lalu.
Kekhawatiran masyarakat tak berhenti pada retorika lisan semata, melainkan menjalar ke arah kebijakan publik. Di tengah tingginya prioritas dan porsi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sektor infrastruktur dasar pendidikan terasa dikesampingkan. Fenomena maraknya sekolah rusak dan tidak layak, akses jalan ke sekolah yang sulit bagi anak-anak di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), hingga banyaknya calon mahasiswa yang gagal melanjutkan ke perguruan tinggi akibat kriteria desil ekonomi yang keliru (seperti terdata di desil 6 ke atas) sehingga tidak memperoleh bantuan pemerintah menjadi cerminan nyata ketimpangan tersebut.
Melihat fakta-fakta tersebut, wajar jika rasa kecewa publik dengan cepat meletup. Namun, muncul pertanyaan mendasar: Apakah setiap ujaran politik yang meluncur ke ruang publik harus selalu kita amini mentah-mentah, atau sebaliknya, langsung kita hakimi tanpa cerna?
Dalam sudut pandang pragmatik, Dell Hymes merumuskan Model SPEAKING yang berfungsi efektif menjadi kacamata penyeimbang. Hymes bahkan menegaskan bahwa sebuah ujaran tidak pernah berdiri di ruang hampa. Makna sejati dari sebuah statement sangat bergantung pada konteksnya: Setting (suasana acara), Participants (penutur dan pendengar), Ends (tujuan yang ingin dicapai), hingga Key (nada atau tone tuturan).
Jika dibedah secara pragmatis, sasaran tuturan tersebut sebenarnya sangat spesifik. Ujaran itu ditujukan sebagai kritik atau sentilan tajam kepada oknum pakar yang dinilai bersikap kontra-pemerintah secara tidak objektif, atau dianggap menyebarkan narasi yang mendiskreditkan kebijakan nasional tanpa pijakan data yang jujur atau menyebarkan fitnah terhadap pemerintah.
Di dalam ruang perayaan partai politik (Setting & Participants), ungkapan tersebut berfungsi sebagai retorika lisan populis untuk membakar semangat massa pendukung yang diistilahkan oleh Presiden dengan “kawan-kawan sejati” sekaligus menegaskan garis politik pemerintah (Ends). Tidak heran, begitu sindiran “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya, saking pintarnya jadi gob….k” diucapkan oleh pemimpin kita ini, langsung disambut dengan gelak tawa, tepuk tangan yang meriah dan sorak sorai aundiens dengan penuh semangat meneriakkan satu nama yang sama dengan yang membawa sambutan.
Sebaliknya, ketika potongan video tersebut terlepas dari konteks aslinya dan menyebar di media sosial, maknanya jadi terdistorsi secara general. Terlihat dari komentar-komentar warganet yang mungkin menyerap pernyataan itu sebagai bentuk pencederaan terhadap institusi kepakaran atau kaum intelektual secara keseluruhan. Tidak sedikit juga yang menilai kepemimpinan sekarang ini sebagai pemimpin yang anti-kritik.
Di balik penafsiran kontekstual tersebut, peristiwa ini memberikan pelajaran berharga tentang etika berbahasa. Dalam kajian linguistik, setiap tuturan memiliki daya ilokusi dan dampak perlokusi, artinya setiap kata yang diucapkan selalu membawa konsekuensi bagi para pendengarnya. Kesadaran ini menjadi sangat krusial bagi figur publik, terutama mereka yang memiliki power atau kekuasaan untuk membuat kebijakan penentu nasib masyarakat banyak. Sebuah kalimat dari pemegang kekuasaan tidak sekadar menjadi hiburan panggung, melainkan dapat membentuk persepsi publik, memengaruhi psikologis massa, bahkan mendegradasi nilai-nilai sosial jika tidak disampaikan dengan penuh kehati-hatian.
Pada akhirnya, bola kini ada di tangan masyarakat sendiri. Bagaimanakah kita memilih untuk menilai sebuah statement publik? Apakah kita bersedia meluangkan waktu untuk mengkaji konteks, latar belakang, dan tujuan tuturan tersebut secara jernih, ataukah kita lebih nyaman langsung menelan mentah-mentah potongan informasi hanya karena terbawa arus FOMO dan kegaduhan di media sosial? Pilihan kita dalam menyikapi narasi politik akan menentukan sejauh mana kualitas kedewasaan berdemokrasi dan literasi publik kita hari ini.
