Foto ilustrasi makanan bergizi ideal. / Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul menyiapkan sejumlah koperasi untuk menangkap peluang kerja sama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi prioritas pemerintah untuk mendukung hilirisasi ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
Kepala Bidang Koperasi DKUKMPP Bantul, Guppianto Susilo menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih menunggu regulasi resmi terkait program tersebut. “Informasi yang kami terima sampai saat ini, belum ada petunjuk teknis [juknis] atau petunjuk pelaksanaan [juklak],” ujarnya, Senin (18/12/2024).
Guppianto menuturkan pihaknya telah mengidentifikasi ada 17 unit Koperasi Unit Desa (KUD) dapat bekerja sama dengan program tersebut. Pihaknya pun telah menyerahkan data 17 unit koperasi tersebut ke Kementerian Koperasi.
Dia menuturkan koperasi tersebut bergerak di sektor pertanian, pembudidayaan jamur, pisang, produksi tahu tempe, perikanan, dan peternakan. “Rata-rata koperasi tersebut memiliki potensi besar. Mereka memiliki gudang besar, lantai jemur, bahkan toko tani. Dengan potensi ini, koperasi dapat difungsikan sebagai dapur utama, pusat distribusi, atau penyedia bahan baku,” jelasnya.
Guppianto mengaku DKUKMPP Bantul telah lama mempersiapkan hilirisasi ekonomi di berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan. Bahkan sebelum program MBG dicanangkan, pihaknya telah menyiapkan data potensi koperasi yang dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk kerja sama.
“Kami sudah mendesain hilirisasi ekonomi Bantul, baik di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, maupun perdagangan. Untuk mendukung program MBG, koperasi siap berperan dalam distribusi bahan mentah, setengah jadi, hingga makanan jadi,” ujarnya.
Menurut Guppianto, DKUKMPP telah mendata sembilan koperasi yang fokus pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Koperasi ini diharapkan mampu menyediakan bahan baku berkualitas untuk mendukung program MBG.
“KUD di Bantul juga telah memiliki toko tani, penggilingan padi, dan fasilitas lainnya. Dengan kesiapan ini, koperasi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program ini,” katanya.
Meskipun regulasi dari Pusat belum terbit, DKUKMPP Bantul optimistis pihaknya dapat menangkap peluang tersebut. “Kami terus berkoordinasi dengan Kemenkop dan Bappenas. Semoga regulasi segera terbit, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara Plt. Kepala DKUKMPP Bantul, Fenty Yusdayati menyampaikan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat terkait dengan MBG tersebut. Sejauh ini, pihaknya pun telah menyiapkan data koperasi yang mampu mendukung program tersebut.
“Peran kami menyiapkan data [koperasi yang akan dikerjasamakan], karena beras kita siap stoknya, sayur mayur dan hortikultura, ayam, telur, daging kami siap,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News