1 day ago
4
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat berbincang santai dengan awak media, Sabtu (5/4/2025) - Harian Jogja/Jumali
Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memaparkan, saat ini Pemkab Bantul tengah menyusun skema pembiayaan utang sebagai strategi percepatan pembangunan di Bantul.
Sebab, Pemkab Bantul tidak mungkin hanya mengandalkan dana transfer dari pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai proyek-proyek strategis yang bersifat produktif di Bumi Projotamansari.
"Skema ini akan kita arahkan ke proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan, bukan hanya infrastruktur jalan yang tidak memberikan keuntungan finansial bagi daerah," katanya, Sabtu (5/4/2025) sore.
BACA JUGA: Pemkab Bantul Targetkan Pembangunan Jalan Desa Selesai Lima Tahun
Menurut Halim, skema utang yang sedang diproses tersebut berasal dari fasilitas pembiayaan milik pemerintah pusat, yang menawarkan bunga relatif sangat kecil dan jangka waktu pengembalian yang cukup panjang. Sehingga, beban fiskal daerah tetap dapat dikendalikan, sembari mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Nantinya, Bupati Halim menyatakan utang ini tidak akan digunakan untuk proyek pelayanan publik semata, tapi juga pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Sehingga ini akan mampu memberikan dampak ekonomi dan pendapatan bagi daerah, sehingga utang yang diambil benar-benar bersifat produktif," ucap Halim.
Di sisi lain, Halim menyatakan kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan efisiensi pada 2025 justru berdampak positif pada porsi pembiayaan pembangunan untuk RAPBD Bantul 2026. Karena hasil pengurangan anggaran perjalanan dinas, belanja ATK dan belanja lainnya, digunakan oleh Pemkab Bantul untuk menambahkan pada belanja infrastruktur untuk 2026.
"Akan terjadi lompatan anggaran infrastruktur ini di 2026, sekitar 2,5 kali lipat. Jika belanja infrastruktur di 2025 ini kita ada di angka Rp60 miliar, maka pada 2026, kita rencanakan minimal belanja infrastruktur kita di angka Rp146 miliar," jelas Halim.
Anggaran tersebut, kata Halim akan lebih banyak digunakan untuk membangun jalan desa dan jalan kabupaten yang saat ini kondisinya cukup memprihatinkan.
"Dan dengan anggaran sebesar itu, pengawasan menjadi sangat penting dalam kesuksesan pembangunan infrastruktur. Sehingga tidak cukup hanya legislatif, tapi masyarakat juga harus ikut melakukan pengawasan," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
